Bawaslu Sulsel Ingatkan Pentingnya Pelibatan Masyarakat dalam Tahapan Pemilu
Kamis, 21 Juli 2022 - 09:12 WIB
Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, saat tampil sebagai narasumber Dialog Publik Tematik dengan tema Tantangan Pengembangan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Luwu Utara, Rabu (20/7/2022) kemarin. Foto/Dok Bawaslu Sulsel
LUWU UTARA - Komisioner Bawaslu Sulsel , Saiful Jihad, menguraikan tantangan dalam pelaksanaan pemilu berintegritas di masa mendatang. Menurutnya hal terpenting adalah melibatkan masyarakat untuk ikut ambil bagian dan menikmati setiap tahapan proses Pemilu maupun Pilkada.
Saiful mengatakan, sejarah perjalanan Pemilu dan Pilkada pada 2018 dan 2019 dengan sejumlah dinamikanya merupakan bagian dari pengalaman berharga. Namun menurutnya, hal yang paling dekat yang bisa dilakukan adalah pelibatan masyarakat dalam setiap proses.
“Melihat Pemilu 2024 , ada dua hal, pemilu dan pemilihan serentak (Pilkada). Secara regulasi ada dua UU yang digunakan. Ada dua norma yang tidak pas sama. Apalagi pada pasal menyangkut politik uang. Hal inilah yang harusnya bisa kita buka ruang-ruang untuk berdialog dan membangun semangat berdemokrasi," kata dia.
Saiful menambahkan, tak berubahnya UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 membuat pelaksanaan pemilu dan pilkada berbeda.
“Pemilu dijadwalkan Februari dan Pilkada bulan November tahun yang sama tahun 2024. Pelaksanaan dan pengaturannya yang berbeda membuat jadi tantangan. Ada ketidaksempurnaan UU Pilkada 10/2016 dan UU Pemilu 7/2017 yang tetap kita laksanakan,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Saiful, ini menunjuk pengalaman dari pelaksanaan Pemilu 2019. Dia menyatakan, Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang terbanyak dalam memproses aduan dugaan pelanggaran netralitas ASN.
“Nah, di sinilah mitra strategis kita ( Bawaslu -KPU) untuk sama-sama mengawasi ini. Organisasi masyarakat di Luwu Utara ini bisa membuka ruang-ruang dialog terbuka untuk menguatkan demokrasi kita. Ini juga sebagai upaya mitigasi terhadap proses pemilihan,” paparnya.
Anggota Bawaslu Luwu Utara, Ibrahim Umar, menambahkan tantangan pengawasan Pemilu 2024 ada pada mendorong pelibatan masyarakat. Ia menyebut hal tersebut adalah kerja bersama. "Saya berharap ada semacam program yang bisa kita hasilkan dari pertemuan ini," harapnya.
Saiful mengatakan, sejarah perjalanan Pemilu dan Pilkada pada 2018 dan 2019 dengan sejumlah dinamikanya merupakan bagian dari pengalaman berharga. Namun menurutnya, hal yang paling dekat yang bisa dilakukan adalah pelibatan masyarakat dalam setiap proses.
“Melihat Pemilu 2024 , ada dua hal, pemilu dan pemilihan serentak (Pilkada). Secara regulasi ada dua UU yang digunakan. Ada dua norma yang tidak pas sama. Apalagi pada pasal menyangkut politik uang. Hal inilah yang harusnya bisa kita buka ruang-ruang untuk berdialog dan membangun semangat berdemokrasi," kata dia.
Saiful menambahkan, tak berubahnya UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 membuat pelaksanaan pemilu dan pilkada berbeda.
“Pemilu dijadwalkan Februari dan Pilkada bulan November tahun yang sama tahun 2024. Pelaksanaan dan pengaturannya yang berbeda membuat jadi tantangan. Ada ketidaksempurnaan UU Pilkada 10/2016 dan UU Pemilu 7/2017 yang tetap kita laksanakan,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Saiful, ini menunjuk pengalaman dari pelaksanaan Pemilu 2019. Dia menyatakan, Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang terbanyak dalam memproses aduan dugaan pelanggaran netralitas ASN.
“Nah, di sinilah mitra strategis kita ( Bawaslu -KPU) untuk sama-sama mengawasi ini. Organisasi masyarakat di Luwu Utara ini bisa membuka ruang-ruang dialog terbuka untuk menguatkan demokrasi kita. Ini juga sebagai upaya mitigasi terhadap proses pemilihan,” paparnya.
Anggota Bawaslu Luwu Utara, Ibrahim Umar, menambahkan tantangan pengawasan Pemilu 2024 ada pada mendorong pelibatan masyarakat. Ia menyebut hal tersebut adalah kerja bersama. "Saya berharap ada semacam program yang bisa kita hasilkan dari pertemuan ini," harapnya.
(tri)
tulis komentar anda