Anies Segera Habis Masa Jabatan, Ini Catatan Kinerja Ekonomi Pemprov DKI

Baca juga: Ditiru Formula 1, Ini Canggihnya Kamera Helm Pembalap Formula E

“Adanya tindakan represif Satpol PP yang melakukan sweeping pada minimarket yang memajang rokok karena adanya Surat Seruan Gubernur tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Jika diperhatikan, kebijakan-kebijakan yang diambil Pemprov DKI satu tahun terakhir terkesan pada pengambilan kebijakan-kebijakan populis,” ujarnya.

Ada juga persoalan pencabutan izin Holywings yang baru dilakukan setelah hal tersebut mengemuka. “Pertanyaannya, mengapa perlu menunggu momentum kontroversi ramai? Pemprov DKI harusnya bisa lebih responsif melakukan pengawasan terhadap badan usaha yang ada di Jakarta sehingga dapat dengan cepat diambil tindakan hukum terukur terhadap usaha yang teridentifikasi tidak memiliki Sertifikat Standar KBLI 56301,” papar Ali.

Hal ini menjadi pekerjaan buat Pemprov DKI untuk menentukan kebijakan sesuai dengan peta jalan yang telah disusun tanpa perlu menunggu momentum sekaligus konsisten memperkuat aspek pengawasan.