Pertamina Dianggap Lamban Tindak Lanjuti Permintaan Jokowi Soal Harga BBM
Minggu, 26 April 2020 - 17:22 WIB
Foto/SINDOnews
JAKARTA - PT Pertamina didesak oleh sejumlah kalangan untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pertamina dianggap lamban dalam menindaklanjuti permintaan Presiden Jokowi yang meminta agar segera melakukan review harga BBM.
Salah satu pihak yang mendesak Pertamina adalah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).
“Kita semua mengetahui secara jelas apa yang diinstruksikan oleh Presiden tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh PT Pertamina hingga detik ini” tegas Pj. Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy di Jakarta, dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Minggu (26/4/2020).
Sebagai BUMN, menurut Arya, PT Pertamina seharusnya memiliki sensitivitas kebangsaan yang cukup besar agar bisa turut merasakan beratnya tekanan ekonomi masyarakat menengah-bawah yang secara ekonomi sangat ditentukan pada fluktuasi harga BBM dan turunannya. ( Baca:Jumlah Pasien Positif Corona di Indonesia Menuju 10 Ribu )
”Sementara kita mengetahui di negara tetangga, masyarakatnya sedang menikmati harga BBM dan biaya hidup lainnya dengan harga yang sangat murah. Tidak terlalu sulit bagi PT Pertamina untuk sedikit merelakan pendapatannya dalam rangka meringankan beban hidup jutaan kaum buruh, petani, nelayan dan pedagang yang semakin mengkhawatirkan hari-hari ini,” ungkap Arya.
Lebih lanjut Arya mengungkapkan, penurunan harga BBM akan menjadi harapan satu-satunya ketika ancaman inflasi dan bahkan resesi ekonomi yang sebentar lagi menggerogoti ekonomi global. “PT Pertamina bersama Kementrian ESDM diharapkan untuk patuh terhadap instruksi Bapak Presiden. Jangan sampai janji Pesiden justru menjadi pepesan kosong bagi rakyat”, ujarnya.
Masyarakat, ungkap Arya, sedang menanti kabar baik yang akan secara signifikan menurunkan harga-harga jasa dan komoditas pangan lainnya ini. “Pemerintah dan PT Pertamina hanya perlu menjawabnya dengan memberikan insentif fiskal populis dalam tempo yang sesingkat-singkatnya” tutup Arya.
Salah satu pihak yang mendesak Pertamina adalah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).
“Kita semua mengetahui secara jelas apa yang diinstruksikan oleh Presiden tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh PT Pertamina hingga detik ini” tegas Pj. Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy di Jakarta, dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Minggu (26/4/2020).
Sebagai BUMN, menurut Arya, PT Pertamina seharusnya memiliki sensitivitas kebangsaan yang cukup besar agar bisa turut merasakan beratnya tekanan ekonomi masyarakat menengah-bawah yang secara ekonomi sangat ditentukan pada fluktuasi harga BBM dan turunannya. ( Baca:Jumlah Pasien Positif Corona di Indonesia Menuju 10 Ribu )
”Sementara kita mengetahui di negara tetangga, masyarakatnya sedang menikmati harga BBM dan biaya hidup lainnya dengan harga yang sangat murah. Tidak terlalu sulit bagi PT Pertamina untuk sedikit merelakan pendapatannya dalam rangka meringankan beban hidup jutaan kaum buruh, petani, nelayan dan pedagang yang semakin mengkhawatirkan hari-hari ini,” ungkap Arya.
Lebih lanjut Arya mengungkapkan, penurunan harga BBM akan menjadi harapan satu-satunya ketika ancaman inflasi dan bahkan resesi ekonomi yang sebentar lagi menggerogoti ekonomi global. “PT Pertamina bersama Kementrian ESDM diharapkan untuk patuh terhadap instruksi Bapak Presiden. Jangan sampai janji Pesiden justru menjadi pepesan kosong bagi rakyat”, ujarnya.
Masyarakat, ungkap Arya, sedang menanti kabar baik yang akan secara signifikan menurunkan harga-harga jasa dan komoditas pangan lainnya ini. “Pemerintah dan PT Pertamina hanya perlu menjawabnya dengan memberikan insentif fiskal populis dalam tempo yang sesingkat-singkatnya” tutup Arya.
(ihs)
tulis komentar anda