DPRD Banten Siap Bantu Sukseskan Program PTSL di Provinsi Banten
Selasa, 23 Juni 2020 - 16:14 WIB
Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim didampingi oleh Ketua Komisi I Asep Hidayat menerima audiensi dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Banten, Selasa (23/06/2020).
SERANG - Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim didampingi oleh Ketua Komisi I Asep Hidayat menerima audiensi dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Banten, Selasa (23/06/2020).
Pada audiensi ini, Kepala Kanwil BPN Banten Andi Tenri Abeng didampingi oleh Plt Kabag TU dan lima kabid yakni Kabid Infrastruktur Pertanahan, Hubungan Hukum Pertanahan, Penataan Pertanahan, Pengadaan Tanah, serta Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.
Andi Tenri Abeng menyampaikan beberapa program strategis nasional yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dan Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten salah satunya adalah pelaksanaan dan kendala program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Andi berharap, adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten melalui DPRD Banten agar dapat turut membantu suksesi program PTSL tersebut baik dukungan pendekatan dengan masyarakat dan juga dukungan anggaran.
"Kami berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten melalui DPRD Banten dalam mensukseskan program PTSL baik melalui dukungan pendekatan dengan masyarakat maupun dukungan anggaran," harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menilai PTSL merupakan program yang sangat penting di Provinsi Banten dalam rangka penguasaan kepastian hukum untuk masyarakat agar memiliki legalitas tanah dengan sertifikat.
Fahmi Hakim juga berpendapat, bahwa masyarakat di Kabupaten dan Kota sangat antusias menyambut program PTSL. Karena menurutnya, program PTSL ini sangat mendukung masyarakat terkait kepastian hukum kepemilikan tanah. "Selain itu hal ini juga berdampak penguatan ekonomi masyarakat dengan adanya sertifikat tanah, dan tidak ada tumpang tindih kepemilikan lahan di masyarakat khususnya di desa-desa," tuturnya.
Fahmi Hakim juga menilai audiensi ini dirasa sangat penting agar program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta pemerintah Kabupaten/kota dapat bersinergi dan saling mendukung.
“Audiensi ini sangat penting, dalam rangka program ini bisa dijalankan dan bisa sharing program Pemerintah Pusat dan didukung program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota,” tuturnya.
Pada audiensi ini, Kepala Kanwil BPN Banten Andi Tenri Abeng didampingi oleh Plt Kabag TU dan lima kabid yakni Kabid Infrastruktur Pertanahan, Hubungan Hukum Pertanahan, Penataan Pertanahan, Pengadaan Tanah, serta Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.
Andi Tenri Abeng menyampaikan beberapa program strategis nasional yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dan Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten salah satunya adalah pelaksanaan dan kendala program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Andi berharap, adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten melalui DPRD Banten agar dapat turut membantu suksesi program PTSL tersebut baik dukungan pendekatan dengan masyarakat dan juga dukungan anggaran.
"Kami berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten melalui DPRD Banten dalam mensukseskan program PTSL baik melalui dukungan pendekatan dengan masyarakat maupun dukungan anggaran," harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menilai PTSL merupakan program yang sangat penting di Provinsi Banten dalam rangka penguasaan kepastian hukum untuk masyarakat agar memiliki legalitas tanah dengan sertifikat.
Fahmi Hakim juga berpendapat, bahwa masyarakat di Kabupaten dan Kota sangat antusias menyambut program PTSL. Karena menurutnya, program PTSL ini sangat mendukung masyarakat terkait kepastian hukum kepemilikan tanah. "Selain itu hal ini juga berdampak penguatan ekonomi masyarakat dengan adanya sertifikat tanah, dan tidak ada tumpang tindih kepemilikan lahan di masyarakat khususnya di desa-desa," tuturnya.
Fahmi Hakim juga menilai audiensi ini dirasa sangat penting agar program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta pemerintah Kabupaten/kota dapat bersinergi dan saling mendukung.
“Audiensi ini sangat penting, dalam rangka program ini bisa dijalankan dan bisa sharing program Pemerintah Pusat dan didukung program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota,” tuturnya.
tulis komentar anda