DPRD Jabar: Rapid Test Sejatinya Tanggung Jawab Pemerintah
Selasa, 23 Juni 2020 - 14:42 WIB
Di lain sisi, Abdul Hadi juga menyadari bahwa pemerintah tidak mungkin menanggung seluruh beban pembiayaan rapid test. Pasalnya, jika seluruhnya dibebankan kepada pemerintah, pemerintah tidak akan sanggup mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan. "Bayangkan saja, di Jabar saja ada 50 juta jiwa, dikalikan Rp400 ribu, berapa itu? bakal sangat berat, pemerintah tidak akan sanggup," ucapnya.
Olah karenanya, lanjut Abdul Hadi, pemerintah perlu segera mengambil terobosan guna menyelesaikan persoalan tersebut. Artinya, diperlukan jalan tengah, agar penanganan pandemi COVID-19 bisa berjalan sesuai harapan dan masyarakat tidak dibebankan oleh biaya rapid test mandiri yang mahal. "Harus ada jalan tengah, pemerintah perlu segera membuat terobosan, agar beban masyarakat pun tidak terlalu berat," katanya.
Salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah, yakni memberikan subsidi untuk pembiayaan rapid test mandiri. Melalui subsidi, beban biaya rapid test dapat ditekan. Abdul Hadi yakin, dengan besarnya biaya penanganan COVID-19, pemerintah masih memungkinkan untuk memberikan subsidi pembiayaan rapid test.
"Masyarakat yang dinilai rentan (terpapar COVID-19), tentu itu sepenuhnya menjadi kewajiban pemerintah. Namun, memang perlu ada solusi bagi kalangan masyarakat lainnya, seperti subsidi, agar biaya rapid test tidak terlalu mahal," tandasnya.
Olah karenanya, lanjut Abdul Hadi, pemerintah perlu segera mengambil terobosan guna menyelesaikan persoalan tersebut. Artinya, diperlukan jalan tengah, agar penanganan pandemi COVID-19 bisa berjalan sesuai harapan dan masyarakat tidak dibebankan oleh biaya rapid test mandiri yang mahal. "Harus ada jalan tengah, pemerintah perlu segera membuat terobosan, agar beban masyarakat pun tidak terlalu berat," katanya.
Salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah, yakni memberikan subsidi untuk pembiayaan rapid test mandiri. Melalui subsidi, beban biaya rapid test dapat ditekan. Abdul Hadi yakin, dengan besarnya biaya penanganan COVID-19, pemerintah masih memungkinkan untuk memberikan subsidi pembiayaan rapid test.
"Masyarakat yang dinilai rentan (terpapar COVID-19), tentu itu sepenuhnya menjadi kewajiban pemerintah. Namun, memang perlu ada solusi bagi kalangan masyarakat lainnya, seperti subsidi, agar biaya rapid test tidak terlalu mahal," tandasnya.
(don)
Lihat Juga :