Anggaran Pengawasan Pilgub Sulsel Rp150 Miliar
Selasa, 29 Maret 2022 - 12:24 WIB
Ilustrasi pilkada. Foto: SINDOnews/Dok
MAKASSAR - Bawaslu Sulsel terus menggodok kebutuhan pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2024 mendatang. Mereka masih merampungkan draf proposal anggaran yang akan diajukan ke Pemprov.
Ketua Bawaslu Sulsel , HL Arumahi mengatakan pihaknya sudah memiliki estimasi nilai anggaran yang dibutuhkan. Namun masih akan dilakukan rasionalisasi sebelum diajukan.
Baca Juga: Bawaslu Sulsel
Angka Rp150 miliar ini sejatinya tidak berbeda jauh dengan anggaran pengawasan Pilgub Sulsel sebelumnya. Arumahi bilang, Bawaslu Sulsel memang dalam mengajukan anggaran sesuai kebutuhan.
Di mana pada 2018 lalu, Bawaslu Sulsel menerima Rp141, 9 miliar dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Nilai ini turun dari yang diusulkan sebesar Rp175 miliar.
Arumahi menuturkan, Bawaslu Sulsel berencana mengambil alih tanggungan honor adhoc. Sehingga Bawaslu kabupaten/kota tak lagi memikirkan anggaran tersebut.
"Honor adhoc, kami maunya provinsi yang tanggung. Bukan lagi kabupaten/kota. Karena pengalaman sebelumnya, ada kabupaten yang honor adhocnya lancar, ada yang agak lambat," ujarnya.
Baca Juga: Bawaslu Sulsel
Lanjut Arumahi, pihaknya bersama KPU sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Sulsel terkait hal ini. Dan mereka diminta untuk memasukkan estimasi anggaran ke Kesbangpol.
Ketua Bawaslu Sulsel , HL Arumahi mengatakan pihaknya sudah memiliki estimasi nilai anggaran yang dibutuhkan. Namun masih akan dilakukan rasionalisasi sebelum diajukan.
Baca Juga: Bawaslu Sulsel
Angka Rp150 miliar ini sejatinya tidak berbeda jauh dengan anggaran pengawasan Pilgub Sulsel sebelumnya. Arumahi bilang, Bawaslu Sulsel memang dalam mengajukan anggaran sesuai kebutuhan.
Di mana pada 2018 lalu, Bawaslu Sulsel menerima Rp141, 9 miliar dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Nilai ini turun dari yang diusulkan sebesar Rp175 miliar.
Arumahi menuturkan, Bawaslu Sulsel berencana mengambil alih tanggungan honor adhoc. Sehingga Bawaslu kabupaten/kota tak lagi memikirkan anggaran tersebut.
"Honor adhoc, kami maunya provinsi yang tanggung. Bukan lagi kabupaten/kota. Karena pengalaman sebelumnya, ada kabupaten yang honor adhocnya lancar, ada yang agak lambat," ujarnya.
Baca Juga: Bawaslu Sulsel
Lanjut Arumahi, pihaknya bersama KPU sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Sulsel terkait hal ini. Dan mereka diminta untuk memasukkan estimasi anggaran ke Kesbangpol.
tulis komentar anda