Angka Perkawinan Anak Tinggi, DPRD Bone Godok Perda PPA
Selasa, 15 Maret 2022 - 23:13 WIB
Ia juga menyoroti kebijakan anggaran yang masih kurang berpihak pada kepentingan pencegahan perkawinan anak , belum terbangunnya sistem deteksi dini dan kerja sama mulitipihak untuk kepentingan pencegahan perkawinan anak, serta tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Bone .
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bone itu menyebutkan angka perkawinan anak di daerahnya bahkan meningkat setiap tahunnya. Ia menyebut mencapai ratusan kasus perkawinan anak.
"Kasus perkawinan anak yang dilimpahkan ke unit pelayanan terpadu, jumlahnya lebih dari 300 orang yang mengajukan permohonan dispensasi yang dulunya ditangani Pengadilan Agama," tuturnya.
Kegiatan yang dilaksanakan Institute Community Justice (ICJ) Makassar berkerjasama dengan Australian Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2) itu menghadirkan pembicara Direktur ICJ Warida Safie, Bupati Maros A Syafril Chaidir Syam, Direktorat Keluarga Perempuan Anak dan Pemuda Bappenas Yosi Diani Trisna, dan narasumber lainnya.
Baca Juga: Satlantas Polres Bone Gandeng Disdik Bone Gagas Kurikulum Lalu Lintas
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bone itu menyebutkan angka perkawinan anak di daerahnya bahkan meningkat setiap tahunnya. Ia menyebut mencapai ratusan kasus perkawinan anak.
"Kasus perkawinan anak yang dilimpahkan ke unit pelayanan terpadu, jumlahnya lebih dari 300 orang yang mengajukan permohonan dispensasi yang dulunya ditangani Pengadilan Agama," tuturnya.
Kegiatan yang dilaksanakan Institute Community Justice (ICJ) Makassar berkerjasama dengan Australian Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2) itu menghadirkan pembicara Direktur ICJ Warida Safie, Bupati Maros A Syafril Chaidir Syam, Direktorat Keluarga Perempuan Anak dan Pemuda Bappenas Yosi Diani Trisna, dan narasumber lainnya.
Baca Juga: Satlantas Polres Bone Gandeng Disdik Bone Gagas Kurikulum Lalu Lintas
Lihat Juga :