Hati-hati! Banyak Sertifikat Tanah Palsu Beredar di Tangsel
Sabtu, 12 Maret 2022 - 03:37 WIB
Secara fisik, perbedaan sertifikat palsu memang sulit terlihat jika disandingkan dengan yang asli. Foto/ilustrasi.SINDOnews
TANGERANG SELATAN - Sejumlah sertifikat tanah palsu diketahui beredar di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Terbaru, sedikitnya 10 sertifikat palsu ditemukan Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kota Tangsel. Dokumen tersebut lantas distempel resmi yang menyatakan bukan produk BPN. Masyarakat pun diminta tsl ragu mengecek keaslian dokumen ketika akan melakukan transaksi jual-beli tanah.
"Yang datang untuk mengecek supaya dia jangan salah beli, itu ada. Pak mau beli nih pak, tapi pengecekan dulu pak, begitu dicek memang bukan produk kita," terang Kepala BPN Kota Tangsel, Harison mocodompis, Jumat (11/03/22).
"Nggak banyak sih, yang saya temui itu nggak sampai 10 (sertifikat). Nggak tahu yang dulu-dulu, karena saya kan baru menjabat di sini," sambungnya.
Baca juga: Geledah Kantor KONI Tangsel, Kejari Tangsel Temukan Perjalanan Dinas Fiktif ke Batam
Untuk beberapa kejadian, pihak BPN langsung berkordinasi dengan kepolisian guna menindaklanjuti sertifikat palsu tersebut. Namun kata Harison, langkah itu mesti dilihat dari sisi apakah ada korban yang telah dirugikan.
"Kita lihat, dalam banyak kasus kita langsung cap bahwa itu bukan produk BPN. Sekarang tergantung, kalau si orang nya sendiri kemudian langsung mengadu ya kita memberikan penguatan untuk pengaduan dia itu," ucap dia.
"Yang datang untuk mengecek supaya dia jangan salah beli, itu ada. Pak mau beli nih pak, tapi pengecekan dulu pak, begitu dicek memang bukan produk kita," terang Kepala BPN Kota Tangsel, Harison mocodompis, Jumat (11/03/22).
"Nggak banyak sih, yang saya temui itu nggak sampai 10 (sertifikat). Nggak tahu yang dulu-dulu, karena saya kan baru menjabat di sini," sambungnya.
Baca juga: Geledah Kantor KONI Tangsel, Kejari Tangsel Temukan Perjalanan Dinas Fiktif ke Batam
Untuk beberapa kejadian, pihak BPN langsung berkordinasi dengan kepolisian guna menindaklanjuti sertifikat palsu tersebut. Namun kata Harison, langkah itu mesti dilihat dari sisi apakah ada korban yang telah dirugikan.
"Kita lihat, dalam banyak kasus kita langsung cap bahwa itu bukan produk BPN. Sekarang tergantung, kalau si orang nya sendiri kemudian langsung mengadu ya kita memberikan penguatan untuk pengaduan dia itu," ucap dia.
Lihat Juga :