Pemkab Pangkep Gelar Forum Konsultasi Publik terkait Pembangunan MPP
Kamis, 24 Februari 2022 - 21:20 WIB
Pemkab Pangkep menggelar Forum Konsultasi Publik untuk pembangunan MPP. Forum ini digelar di Ruang Rapat Wakil Bupati Pangkep, Kamis (24/2/2022). Foto: SINDOnews/Muh Subhan
PANGKEP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep menggelar Forum Konsultasi Publik untuk pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) . Forum ini digelar di Ruang Rapat Wakil Bupati Pangkep, Kamis (24/2/2022).
Kepala Dinas Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pangkep , Bachtiar, mengatakan forum konsultasi publik ini dilakukan untuk menampung aspirasi dari berbagai unsur. Mulai dari pemerintah kecamatan, Karang Taruna, pihak swasta dan UMKM.
"Itu semua untuk menerima masukan berkaitan dengan pelaksanaan MPP di Pangkep ," katanya.
Dari diskusi tersebut, ia bilang, ada sejumlah masukan yang diterima. Termasuk solusi bagi masyarakat yang ada di wilayah dataran rendah dan kepulauan.
"Itu yang menjadi poin penting yang harus diperhatikan untuk penyempurnaan MPP. Karena kita pastikan, MPP ini untuk memberikan pelayanan lebih baik dari sebelumnya. Pesan Bupati, pelayanan publik di Pangkep yang harus nyaman, lebih murah, lebih efisien dan efektif," terang dia.
Direktur Yayasan Adil Sejahtera, Ismu Iskandar, mengatakan saat ini sudah masuk dalam proses membangun komunikasi dengan instansi terkait. "Tapi, yang jelas perizinan dan kependudukan itu masuk," tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga menggagas kerja sama dengan Kemenag terkait layanan haji dan nikah. Tahap awal nantinya, MPP menerapkan tiga model layanan. Pelayanan tatap muka, pelayanan by sistem melalui aplikasi dan layanan mandiri.
"Begitu pun dengan lembaga vertikal untuk pasport. Polres untuk SKCK, surat keterangan hilang dan SIM. Samsat dan juga BPJS. Itu kita prioritaskan masuk MPP," tukasnya.
Kepala Dinas Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pangkep , Bachtiar, mengatakan forum konsultasi publik ini dilakukan untuk menampung aspirasi dari berbagai unsur. Mulai dari pemerintah kecamatan, Karang Taruna, pihak swasta dan UMKM.
"Itu semua untuk menerima masukan berkaitan dengan pelaksanaan MPP di Pangkep ," katanya.
Dari diskusi tersebut, ia bilang, ada sejumlah masukan yang diterima. Termasuk solusi bagi masyarakat yang ada di wilayah dataran rendah dan kepulauan.
"Itu yang menjadi poin penting yang harus diperhatikan untuk penyempurnaan MPP. Karena kita pastikan, MPP ini untuk memberikan pelayanan lebih baik dari sebelumnya. Pesan Bupati, pelayanan publik di Pangkep yang harus nyaman, lebih murah, lebih efisien dan efektif," terang dia.
Direktur Yayasan Adil Sejahtera, Ismu Iskandar, mengatakan saat ini sudah masuk dalam proses membangun komunikasi dengan instansi terkait. "Tapi, yang jelas perizinan dan kependudukan itu masuk," tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga menggagas kerja sama dengan Kemenag terkait layanan haji dan nikah. Tahap awal nantinya, MPP menerapkan tiga model layanan. Pelayanan tatap muka, pelayanan by sistem melalui aplikasi dan layanan mandiri.
"Begitu pun dengan lembaga vertikal untuk pasport. Polres untuk SKCK, surat keterangan hilang dan SIM. Samsat dan juga BPJS. Itu kita prioritaskan masuk MPP," tukasnya.
(tri)
Lihat Juga :
tulis komentar anda