Panti Pijat Boleh Beroperasi, Asal Taat Protokol Kesehatan
Minggu, 14 Juni 2020 - 20:35 WIB
Foto/Ilustrasi/Dok. SINDOnews
SURABAYA - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya memberikan sejumlah persyaratan kepada para pengelola panti pijat yang tetap ngotot beroperasi di tengah pandemi. Pemkot Surabaya memang akan mengizinkan panti pijat beroperasi kembali setelah mereka melayangkan protes.
Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Irvan Widyanto menuturkan, panti pijat harus menyediakan alat-alat pelindung diri bagi pekerja seperti masker, sarung tangan dan face shield. Terapis SPA pun menggunakan APD level 2 berupa sarung tangan, masker, apron, hair cap, dan face shield, ketika melakukan terapi.
"Mengemas bahan habis pakai dengan ukuran satu kali pemakaian. Mengatur jarak antrean menuju resepsionis minimal satu meter. Melakukan pencatatan data nama, alamat dan nomor telepon setiap tamu," kata Irvan, Minggu (14/6/2020). ( Baca: Bertambah 70, Total Positif COVID-19 di Sumsel Jadi 1.396 Kasus )
Ia melanjutkan, pengelola panti pijat juga harus menggunakan pembatas atau partisi seperti flexy glass di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja seperti kasir dan customer service. Untuk pembatas ruang terapi diwajibkan berbahan plastik. Pembersihan ruang terapis menggunakan disinfektan setelah digunakan. Membersihkan dan melakukan sterilisasi alat-alat kerja sebelum dan setelah digunakan.
Mereka juga harus memasang pesan-pesan kesehatan seperti cara mencuci tangan, cara pencegahan penularan COVID-19, etika batuk dan bersin, serta anjuran penggunaan barang pribadi.
"Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem immunitas tubuh," jelasnya.
Ia menambahkan, khusus karyawannya, wajib melakukan rapid tes bagi karyawan sebelum operasional usaha, dan hanya karyawan dengan hasil rapid tes nonreaktif yang boleh bekerja. Bagi usaha yang melakukan rekrutmen karyawan baru, disyaratkan wajib mengikuti rapid tes.
"Pengelola juga harus memastikan pekerja yang masuk dalam kondisi sehat dan menerapkan Self Assesment Risiko COVID-19," tegasnya.
Irvan juga menjelaskan, berdasarkan rekomendasi Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi), pihaknya membuat petunjuk teknis Perwali tersebut, termasuk dalam bidang panti pijat , spa, dan refleksi.
"Jadi, kami sudah membuat petunjuk teknis beberapa bidang untuk mendetailkan Perwali itu. Salah satunya dalam bidang gelanggang olahraga, hajatan, arena permainan, Spa, bioskop, karaoke dan hiburan. Kami juga sudah berkirim surat ke Disbudpar dan melaporkan kepada Ibu Wali Kota soal juknis ini," tutupnya.
Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Irvan Widyanto menuturkan, panti pijat harus menyediakan alat-alat pelindung diri bagi pekerja seperti masker, sarung tangan dan face shield. Terapis SPA pun menggunakan APD level 2 berupa sarung tangan, masker, apron, hair cap, dan face shield, ketika melakukan terapi.
"Mengemas bahan habis pakai dengan ukuran satu kali pemakaian. Mengatur jarak antrean menuju resepsionis minimal satu meter. Melakukan pencatatan data nama, alamat dan nomor telepon setiap tamu," kata Irvan, Minggu (14/6/2020). ( Baca: Bertambah 70, Total Positif COVID-19 di Sumsel Jadi 1.396 Kasus )
Ia melanjutkan, pengelola panti pijat juga harus menggunakan pembatas atau partisi seperti flexy glass di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja seperti kasir dan customer service. Untuk pembatas ruang terapi diwajibkan berbahan plastik. Pembersihan ruang terapis menggunakan disinfektan setelah digunakan. Membersihkan dan melakukan sterilisasi alat-alat kerja sebelum dan setelah digunakan.
Mereka juga harus memasang pesan-pesan kesehatan seperti cara mencuci tangan, cara pencegahan penularan COVID-19, etika batuk dan bersin, serta anjuran penggunaan barang pribadi.
"Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem immunitas tubuh," jelasnya.
Ia menambahkan, khusus karyawannya, wajib melakukan rapid tes bagi karyawan sebelum operasional usaha, dan hanya karyawan dengan hasil rapid tes nonreaktif yang boleh bekerja. Bagi usaha yang melakukan rekrutmen karyawan baru, disyaratkan wajib mengikuti rapid tes.
"Pengelola juga harus memastikan pekerja yang masuk dalam kondisi sehat dan menerapkan Self Assesment Risiko COVID-19," tegasnya.
Irvan juga menjelaskan, berdasarkan rekomendasi Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi), pihaknya membuat petunjuk teknis Perwali tersebut, termasuk dalam bidang panti pijat , spa, dan refleksi.
"Jadi, kami sudah membuat petunjuk teknis beberapa bidang untuk mendetailkan Perwali itu. Salah satunya dalam bidang gelanggang olahraga, hajatan, arena permainan, Spa, bioskop, karaoke dan hiburan. Kami juga sudah berkirim surat ke Disbudpar dan melaporkan kepada Ibu Wali Kota soal juknis ini," tutupnya.
(ihs)
tulis komentar anda