Perindo Sulteng Desak Mabes Polri Usut Tuntas Insiden di Tambang Emas Parigi Moutong
Selasa, 15 Februari 2022 - 08:47 WIB
Pihaknya meminta Mabes Polri dan Komnas HAM untuk melakukan pengungkapan insiden kekerasan oleh aparat tersebut dan minta IUP PT. Trio Kencana harus dicabut.
Dia yakin Gubernur Sulteng, Hi. Rusdi Mastura akan memihak rakyat. "Kami meminta Gubernur agar memintakan kepada pemerintah pusat untuk mencabut izin tambang emas PT. Trio Kencana," pintanya.
Atas insiden itu, pihaknya menyampaikan turut berduka cita mendalam atas korban jiwa dalam aksi penolakan tambang emas tersebut. Tentu juga meminta pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas kejadian ini.
Perindo Sulteng memandang, semua usaha pertambangan harus bermuara pada kesejahteraan rakyat, secara khusus rakyat di sekitar wilayah tambang. Namun hal utama yang jadi prioritas, bagaimana pertambangan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
Pengendalian terhadap dampak lingkungan harus maksimal diterapkan. Itu sebabnya pemerintah daerah harus menetapkan Wilayah Tambang Rakyat (WTR), agar pengelolaan SDA tidak hanya menguntungkan segelintir pihak yang bermodal besar yang berselingkuh dengan kekuasaan. Semua secara kolektif menguntungkan dan mensejahterakan rakyat.
Dia yakin Gubernur Sulteng, Hi. Rusdi Mastura akan memihak rakyat. "Kami meminta Gubernur agar memintakan kepada pemerintah pusat untuk mencabut izin tambang emas PT. Trio Kencana," pintanya.
Atas insiden itu, pihaknya menyampaikan turut berduka cita mendalam atas korban jiwa dalam aksi penolakan tambang emas tersebut. Tentu juga meminta pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas kejadian ini.
Perindo Sulteng memandang, semua usaha pertambangan harus bermuara pada kesejahteraan rakyat, secara khusus rakyat di sekitar wilayah tambang. Namun hal utama yang jadi prioritas, bagaimana pertambangan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
Pengendalian terhadap dampak lingkungan harus maksimal diterapkan. Itu sebabnya pemerintah daerah harus menetapkan Wilayah Tambang Rakyat (WTR), agar pengelolaan SDA tidak hanya menguntungkan segelintir pihak yang bermodal besar yang berselingkuh dengan kekuasaan. Semua secara kolektif menguntungkan dan mensejahterakan rakyat.
(msd)
Lihat Juga :