Dualisme Pasar Induk, Pengamat: Wali Kota Tangerang Jangan Lempar Bola ke Pusat

"Eloknya wali kota tidak boleh menggantung masalahnya. Wali kota harus tegas. Dilanjutkan atau tidak. Kalau misalnya tidak dilanjutkan diminta saja pengembangnya untuk membuat kegiatan usaha baru di situ, bukan pasar. Kan tidak mungkin ada dua pasar," ungkapnya.

Menurut Yayat, langkah Wali Kota Tangerang yang meminta pengelola Pasar Induk Tanah Tinggi mengurus izin ke pemerintah pusat dianggap tidak tepat. "Izin apa sih yang harus diminta dari pusat orang pasarnya saja di daerah," ucapnya.

Dia menilai Wali Kota Tangerang hanya melempar bola dalam mengatasi permasalahan pasar induk ini ke pemerintah pusat. Terlebih, otoritas sepenuhnya di daerah ada di Wali Kota Tangerang.

Yayat menyebutkan harus ada kejelasan terkait keberadaan dua pasar induk. Keberadaan Pasar Induk Tanah Tinggi yang berlokasi di tengah kota dianggap tidak sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka tidak direkomendasikan menjadi pasar atau bisa diubah ke kegiatan usaha lain sehingga pasar induk dialihkan ke Jatiuwung.

"Jadi Pemda bisa atas nama RDTR menyatakan lokasi ini tidak sesuai dinamika kota karena berimplikasi kepada kemacetan, maka diusulkan pembangunan pasar yang baru," ujarnya.