Sertifikasi Aset Pemkot Makassar Minim, Dewan Bakal Panggil BPN
Rabu, 02 Februari 2022 - 07:37 WIB
DPRD Kota Makassar mengatensi minimnya sertifikasi aset yang dirampungkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Foto/Ilustrasi
MAKASSAR - DPRD Kota Makassar mengatensi minimnya sertifikasi aset yang dirampungkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Tercatat, hanya 8 aset yang berhasil tersertifikasi dari 75 aset yang diajukan Pemkot Makassar pada tahun 2021 lalu.
Hal ini sangat disayangkan, lantaran ada ribuan aset di Kota Makassar yang belum bersertifikat.
"Kita mau panggil karena kita mau ada penjelasan (lambannya sertifikasi), kalau berhubungan dengan warga itu wajar kita panggil," tegas Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Supratman.
Dia mengatakan, sertifikasi aset merupakan persoalan yang sangat urgen, apalagi banyak dugaan keterlibatan mafia tanah di sejumlah kasus-kasus sengketa.
"Ini tidak boleh merajalela dan semua yang terlibat di dalamnya itu diberantas hingga akar," lanjutnya.
Legislator Nasdem ini menilai kehadiran mereka menjadi biang masalah pada aset-aset Pemkot Makassar.
Hal serupa juga diutarakan Anggota Komisi A Azwar. Legislator PKS ini menilai masalah mafia tanah marupakan masalah besar yang harus ditelisik lebih jauh oleh Pemkot.
Tercatat, hanya 8 aset yang berhasil tersertifikasi dari 75 aset yang diajukan Pemkot Makassar pada tahun 2021 lalu.
Hal ini sangat disayangkan, lantaran ada ribuan aset di Kota Makassar yang belum bersertifikat.
"Kita mau panggil karena kita mau ada penjelasan (lambannya sertifikasi), kalau berhubungan dengan warga itu wajar kita panggil," tegas Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Supratman.
Dia mengatakan, sertifikasi aset merupakan persoalan yang sangat urgen, apalagi banyak dugaan keterlibatan mafia tanah di sejumlah kasus-kasus sengketa.
"Ini tidak boleh merajalela dan semua yang terlibat di dalamnya itu diberantas hingga akar," lanjutnya.
Legislator Nasdem ini menilai kehadiran mereka menjadi biang masalah pada aset-aset Pemkot Makassar.
Hal serupa juga diutarakan Anggota Komisi A Azwar. Legislator PKS ini menilai masalah mafia tanah marupakan masalah besar yang harus ditelisik lebih jauh oleh Pemkot.
tulis komentar anda