DLH Malut Temukan Pelanggaran Perusahaan Tambang Amazing Tabara
Kamis, 06 Januari 2022 - 05:46 WIB
Kawasan tambang Amazing Tabara. Foto: Ismail/SINDOnews
SOFIFI - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara (Malut) menyatakan, kebaradaan perusahan tambang PT. Amazing Tabara, di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).
DLH yang bertugas melakukan pengawasan menggali beberapa fakta di lapangan. Temuan di lapangan, perusahan masuk area pemukiman warga langsung dibuat berita acara untuk direkomendasikan ke Balai Pengamanan dan Penegak Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Maluku dan Papua.
"Data dan fakta di lapangan ditemukan sebagian rumah warga masuk kawasan perusahan. Perkebunan warga terutama di Desa Sambiki,” katanya, Rabu (5/1/2022).
Gunawan yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Gakkum, dan saat ini menjabat fungsional Pengawasan DLH Provinsi Malut menegaskan, turun langsung ke lapangan setelah Komisi III DPRD Provinsi Malut.
“Laporan itu sudah disampikan ke Kementrian, sekitar Bulan Maret 2021 lalu. Disposisi turun kebalai Gakum itu sekitar bulan Agustus. Kemudian pada Bulan Oktober tim balai Gakkum turun langsung melakukan validasi dan verifaksi data-data di lapangan,” ujarnya.
Gunawan kembali menyatakan, tindak lanjut laporan melalui DLH Malut itu telah disampaikan, bahkan tim sudah terjun bersama DLH Malut untuk mendapatkan data-data di lapangan.
Dia menambahkan, menyangkut dokumen izin lingkungan pada waktu itu, diterbitkan oleh Pemda Halsel tahun 2013. Sedangkan izin operasi itu, diterbitkan PTSP Provinsi tahun 2018.
DLH yang bertugas melakukan pengawasan menggali beberapa fakta di lapangan. Temuan di lapangan, perusahan masuk area pemukiman warga langsung dibuat berita acara untuk direkomendasikan ke Balai Pengamanan dan Penegak Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Maluku dan Papua.
"Data dan fakta di lapangan ditemukan sebagian rumah warga masuk kawasan perusahan. Perkebunan warga terutama di Desa Sambiki,” katanya, Rabu (5/1/2022).
Gunawan yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Gakkum, dan saat ini menjabat fungsional Pengawasan DLH Provinsi Malut menegaskan, turun langsung ke lapangan setelah Komisi III DPRD Provinsi Malut.
“Laporan itu sudah disampikan ke Kementrian, sekitar Bulan Maret 2021 lalu. Disposisi turun kebalai Gakum itu sekitar bulan Agustus. Kemudian pada Bulan Oktober tim balai Gakkum turun langsung melakukan validasi dan verifaksi data-data di lapangan,” ujarnya.
Gunawan kembali menyatakan, tindak lanjut laporan melalui DLH Malut itu telah disampaikan, bahkan tim sudah terjun bersama DLH Malut untuk mendapatkan data-data di lapangan.
Baca Juga
Dia menambahkan, menyangkut dokumen izin lingkungan pada waktu itu, diterbitkan oleh Pemda Halsel tahun 2013. Sedangkan izin operasi itu, diterbitkan PTSP Provinsi tahun 2018.
Lihat Juga :
tulis komentar anda