Belasan Santriwati Diperkosa HW, DPR: Tak Ada Alasan Tunda RUU TPKS
Selasa, 14 Desember 2021 - 07:02 WIB
Menurut Farhan, peristiwa tersebut menjadi momentum tepat untuk segera mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
"Jadi momentum ini menjadi pas dengan upaya mempercepat pengesahan RUU TPKS karena akan menumbuhkan kesadaran hukum dalam pikiran kita secara proporsional," katanya.
Pihak yang perlu dihakimi, lanjut dia, adalah pelaku, bukan pesantrennya. Lalu bagaimana tanggung jawab lembaga tersebut? Dalam RUU TPKS ada pasal pemulihan korban, yang programnya melibatkan lembaga tempat kejadian dalam hal ini pesantren tersebut.
"Artinya kesadaran hukum masyarakat sudah meningkat dan tidak ada alasan lagi menunda pengesahan RUU TPKS," lanjut Farhan menegaskan. Baca juga: 5 Tahun Leluasa Setubuhi Belasan Santriwati, Kebejatan Herry Wirawan Dibongkar Anak Didiknya
Farhan juga menekankan agar pemerintah daerah (pemda) hadir memberi perlindungan kepada para korban secara intensif. Dia pun mengapresiasi upaya DP3AKB Provinsi Jabar dan Atalia Praratya Ridwan Kamil yang dinilainya bergerak cepat memberikan perlindungan dan pemulihan korban, jauh sebelum kasus ini ramai diberitakan media massa.
"Perlindungan psikologis dan pemenuhan kesehatan ibu dan anak (yang masih di kandungan maupun yang sudah lahir) menjadi prioritas utama," tegas Farhan lagi.
"Jadi momentum ini menjadi pas dengan upaya mempercepat pengesahan RUU TPKS karena akan menumbuhkan kesadaran hukum dalam pikiran kita secara proporsional," katanya.
Pihak yang perlu dihakimi, lanjut dia, adalah pelaku, bukan pesantrennya. Lalu bagaimana tanggung jawab lembaga tersebut? Dalam RUU TPKS ada pasal pemulihan korban, yang programnya melibatkan lembaga tempat kejadian dalam hal ini pesantren tersebut.
"Artinya kesadaran hukum masyarakat sudah meningkat dan tidak ada alasan lagi menunda pengesahan RUU TPKS," lanjut Farhan menegaskan. Baca juga: 5 Tahun Leluasa Setubuhi Belasan Santriwati, Kebejatan Herry Wirawan Dibongkar Anak Didiknya
Farhan juga menekankan agar pemerintah daerah (pemda) hadir memberi perlindungan kepada para korban secara intensif. Dia pun mengapresiasi upaya DP3AKB Provinsi Jabar dan Atalia Praratya Ridwan Kamil yang dinilainya bergerak cepat memberikan perlindungan dan pemulihan korban, jauh sebelum kasus ini ramai diberitakan media massa.
"Perlindungan psikologis dan pemenuhan kesehatan ibu dan anak (yang masih di kandungan maupun yang sudah lahir) menjadi prioritas utama," tegas Farhan lagi.
Lihat Juga :