Jika Dipaksakan, Partisipasi Pilkada Sumsel Berpotensi Turun

Bagindo juga menjelaskan, seharusnya pelaksanaan pilkada harus menunggu hasil riset dan keputusan yang diberikan oleh BNPP dan Kemenkes RI, karena seluruh instansi dan kementrian lainnya masih mengacu dari hasil keputusan tersebut.

"Kalau sampai tidak sukses bagaimana? Karena setelah ada tanda-tanda penyebaran COVID-19 menurun, orang juga tidak langsung mengurusi politik, tapi lebih mengurusi silaturahim dan usaha bisnisnya yang tertunda," katanya.

Ditegaskan juga, jika KPU masih bersikeras untuk menyelenggarakan pilkada serentak akhir tahun 2020 mendatang, maka potensi partisipasi rendah atau golput akan terjadi.

"Kalau dipaksakan dampaknya tingkat partisipasi para pemilih akan cenderung menurun, karena dinilai pilkada tidak begitu penting buat masyarakat," sambungnya.

Dirinya juga menjelaskan, adanya permintaan dana tambahan yang dilakukan KPU kepada pemerintah juga dinilai salah kaprah, karena hampir 90 persen dana anggaran pemerintah dialihkan untuk penanganan COVID-19.

"Ngapain pemerintah melayani ini, karena masih banyak untuk kepentingan yang lain. Seharusnya KPU jangan kejar tayang, karena suskes tidaknya pilkada itu diukur seberapa besar dan tinggi angka capaian untuk mendekati target yang ditetapkan," tandasnya.