DPRD Medan Persoalkan Dua Sky Cros Milik Sekolah Swasta di Medan
Jum'at, 05 Juni 2020 - 16:32 WIB
DPRD Medan Persoalkan Dua Sky Cros Milik Sekolah Swasta di Medan. Foto/SINDOnews. Sartana Nasution
Anggota DPRD Medan mempersoalkan bangunan dua unit Sky Cross (Jembatan Penyeberangan) milik Global Prima Nasional Plus School Jalan Brigjend Katamso Medan yang berada diatas gang evakuasi jika terjadi musibah kebakaran.
Anggota Komisi 4 DPRD Medan David Roni G Sinaga,SE mengatakan, dua bangunan Sky Cross milik Global Prima Nasional Plus School Medan itu diduga tidak memiliki izin bangunan (IMB) dan izin Sky Cross yang menggunakan ruang terbuka hijau dilokasi gang sempit milik umum tersebut. (Baca juga : M asuki New Normal, John Palinggi: Jaga Sikap, Hentikan Kebiasaan Mencacimaki Orang Lain )
"Sekarang terlihat masih ada satu dalam tahap pembangunan Sky Cross-nya melintasi diatas gang umum. Saya menduga tidak ada IMB dan izin Sky Crossnya," kata David Roni G Sinaga kepada SINDONews.com, Jumat (5/6/2020).
Anggota Fraksi PDIP DPRD Medan ini mengatakan, bangunan Sky Cross yang menghubungkan antar dua bangunan milik sekolah swasta tersebut tidak memiliki Rolennya ke gang itu. Maka dia menengarai hal itu terjadi akibat lemahnya bidang pengawasan dinas PKP2R Kota Medan.
Anggota Komisi 4 DPRD Medan David Roni G Sinaga,SE mengatakan, dua bangunan Sky Cross milik Global Prima Nasional Plus School Medan itu diduga tidak memiliki izin bangunan (IMB) dan izin Sky Cross yang menggunakan ruang terbuka hijau dilokasi gang sempit milik umum tersebut. (Baca juga : M asuki New Normal, John Palinggi: Jaga Sikap, Hentikan Kebiasaan Mencacimaki Orang Lain )
"Sekarang terlihat masih ada satu dalam tahap pembangunan Sky Cross-nya melintasi diatas gang umum. Saya menduga tidak ada IMB dan izin Sky Crossnya," kata David Roni G Sinaga kepada SINDONews.com, Jumat (5/6/2020).
Anggota Fraksi PDIP DPRD Medan ini mengatakan, bangunan Sky Cross yang menghubungkan antar dua bangunan milik sekolah swasta tersebut tidak memiliki Rolennya ke gang itu. Maka dia menengarai hal itu terjadi akibat lemahnya bidang pengawasan dinas PKP2R Kota Medan.
Lihat Juga :