Capaian MCP Kota Makassar Rendah Gegera Manajemen Birokrasi Buruk
Selasa, 09 November 2021 - 11:02 WIB
Indeks MCP untuk pecegahan korupsi Kota Makassar masih sangat rendah, yaitu hanya mencapai 42,14. Foto/Ilustrasi
MAKASSAR - Monitoring Centre for Prevention (MCP) untuk pencegahan tindakan korupsi di lingkup PemerintahKota (Pemkot) Makassar masih sangat rendah, dengan indeks mencapai 42,14.
Dari data yang dihimpun, Makassar menjadi peringkat 15 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel atau berada di urutan 323 secara nasional.
Hal itu jauh di bawah peringkat kabupaten/kota lainnya seperti Enrekang yang bertengger di peringkat 1 di Sulsel dengan indeks 64,19 atau peringkat 87 secara nasional.
Kasatgas Korsupgah Wilayah IV Makassar, Niken Ariati mengatakan alasan rendahnya capaian MCP Makassar adalah karena buruknya manajemen birokrasi di tingkat kota.
"Karena masalah kedisiplinan kemudian longgarnya PNS, lambatnya birokrasi untuk sampaikan evident dan permintaan-permintaan yang ada itu segera tuntaskan dan sampai sekarang belum dilakukan," tuturnya.
Beberapa evident yang harusnya disampaikan ke KPK seperti JPMPTSP, RDTR, SOP Terpadu, hingga indeks ketepatan layanan, justru tidak dilakukan.
"Dan masih banyak lagi hal lain, karena kita punya banyak sekali indikator yang harus terpenuhi tapi Pemkot belum penuhi," tuturnya.
Sementara itu Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto memastikan akan melakukan pembenahan selama sebulan ke depan dan ditargetkan mampu naik ke 3 besar pada akhir tahun.
Dari data yang dihimpun, Makassar menjadi peringkat 15 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel atau berada di urutan 323 secara nasional.
Hal itu jauh di bawah peringkat kabupaten/kota lainnya seperti Enrekang yang bertengger di peringkat 1 di Sulsel dengan indeks 64,19 atau peringkat 87 secara nasional.
Kasatgas Korsupgah Wilayah IV Makassar, Niken Ariati mengatakan alasan rendahnya capaian MCP Makassar adalah karena buruknya manajemen birokrasi di tingkat kota.
"Karena masalah kedisiplinan kemudian longgarnya PNS, lambatnya birokrasi untuk sampaikan evident dan permintaan-permintaan yang ada itu segera tuntaskan dan sampai sekarang belum dilakukan," tuturnya.
Beberapa evident yang harusnya disampaikan ke KPK seperti JPMPTSP, RDTR, SOP Terpadu, hingga indeks ketepatan layanan, justru tidak dilakukan.
"Dan masih banyak lagi hal lain, karena kita punya banyak sekali indikator yang harus terpenuhi tapi Pemkot belum penuhi," tuturnya.
Sementara itu Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto memastikan akan melakukan pembenahan selama sebulan ke depan dan ditargetkan mampu naik ke 3 besar pada akhir tahun.
tulis komentar anda