Masuki New Normal, Layanan Publik Sumut Harus Siap Transformasi Digital
Kamis, 04 Juni 2020 - 11:06 WIB
Lebih lanjut, Sabrina menjelaskan bahwa saat ini semua OPD Pemprov Sumut telah diminta untuk menggodok konsep terkait penerapan New Normal untuk nantinya dibahas dan menghasilkan kebijakan. “Tetapi bagaimanapun, New Normal ini kan kebijakan nasional. Penerapannya kita tetap harus mengikuti arahan pusat,” katanya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa membuka dan menyampaikan tujuan pelaksanaan webinar. Salah satunya yakni sosialisasi penerapan protokol tatanan normal baru yang produktif dan aman di sektor pelayanan publik di tengah pandemi.
“Protokol tatanan normal baru sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, menekankan pada dua perspektif yakni produktif dan aman. Artinya, produktif kembali beraktivitas sehingga perekonomian dapat bergeliat. Kemudian, aman artinya harus senantiasa menjalankan protokol kesehatan secara ketat,” jelasnya. (Baca juga : Bupati Taput Fokus Persiapkan Protokol Kesehatan Kondisi New Normal)
Secara khusus dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kata Diah, adalah pemberian pelayanan yang semakin diarahkan pada pelayanan daring. Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan proses bisnis serta penyesuaian standar pelayanan publik. Sedangkan pelayanan yang sifatnya masih memerlukan tatap muka, diminta agar memperketat protokol kesehatan.
Webinar berlangsung sejak pagi hingga siang. Peserta terdiri dari Asrena Polri, para Sekjen/Sesmen/Sestama di kementerian/lembaga, dan para sekda provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Adapun narasumber yang mengisi webinar yakni peneliti senior LIPI Prof Dr R Siti Zuhro berbicara tentang Pelayanan Publik Era New Normal: Kepala Daerah Sebagai Inovator, Direktur Eksekutif APINDO Danang Girindrawardana berbicara tentang Harapan Publik Terhadap Pelayanan Publik di Era New Normal, Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar berbicara tentang Strategi Menuju Fase “New Normal”, dan Walikota Surakarta Hadi Rudyatmo berbagi tentang situasi di Surakarta.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa membuka dan menyampaikan tujuan pelaksanaan webinar. Salah satunya yakni sosialisasi penerapan protokol tatanan normal baru yang produktif dan aman di sektor pelayanan publik di tengah pandemi.
“Protokol tatanan normal baru sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, menekankan pada dua perspektif yakni produktif dan aman. Artinya, produktif kembali beraktivitas sehingga perekonomian dapat bergeliat. Kemudian, aman artinya harus senantiasa menjalankan protokol kesehatan secara ketat,” jelasnya. (Baca juga : Bupati Taput Fokus Persiapkan Protokol Kesehatan Kondisi New Normal)
Secara khusus dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kata Diah, adalah pemberian pelayanan yang semakin diarahkan pada pelayanan daring. Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan proses bisnis serta penyesuaian standar pelayanan publik. Sedangkan pelayanan yang sifatnya masih memerlukan tatap muka, diminta agar memperketat protokol kesehatan.
Webinar berlangsung sejak pagi hingga siang. Peserta terdiri dari Asrena Polri, para Sekjen/Sesmen/Sestama di kementerian/lembaga, dan para sekda provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Adapun narasumber yang mengisi webinar yakni peneliti senior LIPI Prof Dr R Siti Zuhro berbicara tentang Pelayanan Publik Era New Normal: Kepala Daerah Sebagai Inovator, Direktur Eksekutif APINDO Danang Girindrawardana berbicara tentang Harapan Publik Terhadap Pelayanan Publik di Era New Normal, Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar berbicara tentang Strategi Menuju Fase “New Normal”, dan Walikota Surakarta Hadi Rudyatmo berbagi tentang situasi di Surakarta.
(nfl)
Lihat Juga :