Sejarah Balai Kota DKI Jakarta, Dulu Kantor Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda
Sabtu, 02 Oktober 2021 - 05:00 WIB
Sejarah Balai Kota DKI Jakarta. Foto: sudinpusarjakbar.go.id
Pada masa Jepang antara tahun 1942 dan 1945, nama Gemeente Batavia diubah menjadi Djakarta Tokubetsu Shi dan tetap menempati kantor Koningsplein Zui No 9. Kemudian diubah menjadi Gambir Selatan, setelah Indonesia Merdeka pun kantor pemerintahan kota Jakarta tidak pindah hanya nama pemerintahan diubah menjadi Pemerintahan Nasional Kota Djakarta dan kantornya disebut Balai Agung Pemerintahan Nasional Kota Djakarta dengan wali kota pertama Soewirjo.
Pada 9 Maret 1948 Belanda membentuk pemerintahan Pre Federal yang menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara dan berada langsung di bawah Pemerintahan Federal. Nama pemerintahan Kota Jakarta diubah menjadi Stadgemeente Djakarta. Sejak 31 Maret 1950 kota Jakarta berkedudukan sebagai Kotapraja Djakarta dan Soewirjo diangkat kembali sebagai wali kota dan pada 1950 nama Gambir Selatan diubah menjadi Medan Merdeka Selatan.
Baca juga: 100 Personel Pemadam Dikerahkan ke Balai Kota DKI untuk Penyemprotan Disinfektan
Pada 1954, masa jabatan Wali Kota Sudiro terjadi pengembangan pertama kantor Pemerintahan Kotapraja Djakarta untuk menampung perluasan kegiatan layanan masyarakat. Wali Kota Sudiro menggunakan gedung Medan Merdeka Selatan 8 sebagai kantor bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gotong Rojong.
Pada 1960 yakni pada masa jabatan Soemarno, Kota Jakarta memperoleh kedudukan istimewa menjadi setingkat dengan Daerah Swantantra Tingkat I. Nama Pemerintah Kotapraja Djakarta Raja diubah menjadi Pemerintah Daerah Chusus Ibukota (DCI) Djakarta dan kepala pemerintahannya adalah seorang Gubernur.
Pada masa Jepang antara tahun 1942 dan 1945, nama Gemeente Batavia diubah menjadi Djakarta Tokubetsu Shi dan tetap menempati kantor Koningsplein Zui No 9. Kemudian diubah menjadi Gambir Selatan, setelah Indonesia Merdeka pun kantor pemerintahan kota Jakarta tidak pindah hanya nama pemerintahan diubah menjadi Pemerintahan Nasional Kota Djakarta dan kantornya disebut Balai Agung Pemerintahan Nasional Kota Djakarta dengan wali kota pertama Soewirjo.
Pada 9 Maret 1948 Belanda membentuk pemerintahan Pre Federal yang menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara dan berada langsung di bawah Pemerintahan Federal. Nama pemerintahan Kota Jakarta diubah menjadi Stadgemeente Djakarta. Sejak 31 Maret 1950 kota Jakarta berkedudukan sebagai Kotapraja Djakarta dan Soewirjo diangkat kembali sebagai wali kota dan pada 1950 nama Gambir Selatan diubah menjadi Medan Merdeka Selatan.
Baca juga: 100 Personel Pemadam Dikerahkan ke Balai Kota DKI untuk Penyemprotan Disinfektan
Pada 1954, masa jabatan Wali Kota Sudiro terjadi pengembangan pertama kantor Pemerintahan Kotapraja Djakarta untuk menampung perluasan kegiatan layanan masyarakat. Wali Kota Sudiro menggunakan gedung Medan Merdeka Selatan 8 sebagai kantor bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gotong Rojong.
Pada 1960 yakni pada masa jabatan Soemarno, Kota Jakarta memperoleh kedudukan istimewa menjadi setingkat dengan Daerah Swantantra Tingkat I. Nama Pemerintah Kotapraja Djakarta Raja diubah menjadi Pemerintah Daerah Chusus Ibukota (DCI) Djakarta dan kepala pemerintahannya adalah seorang Gubernur.
Lihat Juga :