Rapat Paripurna Interpelasi Ditunda, PKS: Bukan Soal Kuorum, tapi Rapat Itu Ilegal
Selasa, 28 September 2021 - 11:50 WIB
Rapat paripurna interpelasi yang digelar DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021) ditunda. Foto: MPI/Carlos Ro Fajarta
JAKARTA - Rapat paripurna interpelasi yang digelar DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021) ditunda. Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Ahmad Yani, penundaan tersebut bukan soal kuorum.
"Bukan soal gak kuorum, itu rapat dalam tanda tangan ketua tidak diparaf pimpinan yang lain. Artinya, rapat tersebut ilegal. Apa pun keputusannya tidak sah," tegas Ahmad, Selasa (28/9/2021).
Baca juga: Taufik: Hak Interpelasi Tidak Ada Dalam Agenda Undangan Rapat Bamus
Anggota fraksi yang menolak rapat paripurna interpelasi langsung melaporkan ke Badan Kehormatan (BK). "Insya Allah pada hari ini para pimpinan dan juga para anggota fraksi yang menolak rapat paripurna ilegal segera mungkin sebelum Zuhur melapor ke BK," ujarnya.
"Bukan soal gak kuorum, itu rapat dalam tanda tangan ketua tidak diparaf pimpinan yang lain. Artinya, rapat tersebut ilegal. Apa pun keputusannya tidak sah," tegas Ahmad, Selasa (28/9/2021).
Baca juga: Taufik: Hak Interpelasi Tidak Ada Dalam Agenda Undangan Rapat Bamus
Anggota fraksi yang menolak rapat paripurna interpelasi langsung melaporkan ke Badan Kehormatan (BK). "Insya Allah pada hari ini para pimpinan dan juga para anggota fraksi yang menolak rapat paripurna ilegal segera mungkin sebelum Zuhur melapor ke BK," ujarnya.
Lihat Juga :