Mayoritas PCNU di Jatim Dukung Muktamar NU Digelar Tahun Ini
Rabu, 15 September 2021 - 22:13 WIB
Mayoritas PCNU Jatim mendukung pelaksanaan Muktamar NU tahun ini.Foto/ist
SURABAYA - Pengurus Wilayah (PW) Nahdlatul Ulama (NU) Jatim mengusulkan pelaksanaan Muktamar NU pada akhir 2021 ini. Usulan tersebut mendapat dukungan dari mayoritas Pengurus Cabang NU (PC) di Jawa Timur.
Sebagian besar PCNU di Jawa Timur mendukung dengan tegas sikap PWNU Jawa Timur. “Muktamar fardu ain harus dilaksanakan tahun ini,” kata KH Ali Makki Zaini, Ketua PCNU Banyuwangi.
Baca juga: PWNU Jatim Usulkan Muktamar NU Tahun 2021
Gus Makki, sapaan akrabnya, mengatakan jangan sampai penundaan ini akan mengorbankan organisasi. “Soal mekanisme pelaksanaannya terserah, bisa hybrid, zonasi perwilayah atau seperti muktamar Jombang tidak satu lokasi,” lanjutnya.
Gus Makki menegaskan pengambilan keputusan PWNU Jawa Timur selalu identik dengan hasil Musyawarah PCNU se Jawa Timur di Kabupaten Mojokerto beberapa hari lalu.
Ketua PCNU Pamekasan, KH Taufik Hasyim mengatakan penundaan muktamar akan berakibat amburadulnya administrasi. Banyak PCNU hingga sekarang belum di-SK oleh PBNU sehingga itu berdampak pada administrasi lain. Misalnya, seperti LP Maarif tidak bisa mengeluarkan SK kepala sekolah karena PCNU-nya belum ada SK PBNU.
Baca juga: KM Elang Laut Terbalik di Kepulauan Seribu, 3 Warga Jabar Hilang, 1 Meninggal
“Tanda tangan kepala sekolah sangat dibutuhkan, misalnya, untuk keperluan surat. Yang lebih fatal lagi kalau tanda tangan ijazah. Ini kan sudah tahun ajaran baru, banyak ijazah belum bisa ditandatangani oleh kepala sekolah lantaran belum di-SK oleh PCNU, sedangkan PCNU belum di-SK oleh PBNU,” tegas Gus Taufik.
Itu masih LP Maarif. Belum perguruan tinggi di bawah PBNU, banyak para rektor juga belum mendapatkan SK dari PBNU, sehingga belum bisa mengeluarkan ijazah atau tandatangan lain.
Pendapat senada dilontarkan Ketua PCNU Trenggalek KH Muhamad Fatchulloh Sholeh. Dia menyebut penundaan muktamar bagian dari tidak mendidik generasi dan menyalahi aturan organisasi. “Tahun ini wajib muktamar digelar dengan cara apa pun. Dan kepesertaan bisa diatur yang terpenting menjalankan prokes dengan ketat,” lanjut kiai yang akrab disapa Gus Loh ini.
Selain administrasi organisasi, umat dan warga NU sudah menunggu keputusan muktamar soal isu-isu nasional. “Jangan sampai kepercayaan warga NU luntur hanya karena penundaan muktamar yang selalu mengeluarkan keputusan yang selalu ditunggu masyarakat NU di bawah,” pungkas Gus Loh.
Sebagian besar PCNU di Jawa Timur mendukung dengan tegas sikap PWNU Jawa Timur. “Muktamar fardu ain harus dilaksanakan tahun ini,” kata KH Ali Makki Zaini, Ketua PCNU Banyuwangi.
Baca juga: PWNU Jatim Usulkan Muktamar NU Tahun 2021
Gus Makki, sapaan akrabnya, mengatakan jangan sampai penundaan ini akan mengorbankan organisasi. “Soal mekanisme pelaksanaannya terserah, bisa hybrid, zonasi perwilayah atau seperti muktamar Jombang tidak satu lokasi,” lanjutnya.
Gus Makki menegaskan pengambilan keputusan PWNU Jawa Timur selalu identik dengan hasil Musyawarah PCNU se Jawa Timur di Kabupaten Mojokerto beberapa hari lalu.
Ketua PCNU Pamekasan, KH Taufik Hasyim mengatakan penundaan muktamar akan berakibat amburadulnya administrasi. Banyak PCNU hingga sekarang belum di-SK oleh PBNU sehingga itu berdampak pada administrasi lain. Misalnya, seperti LP Maarif tidak bisa mengeluarkan SK kepala sekolah karena PCNU-nya belum ada SK PBNU.
Baca juga: KM Elang Laut Terbalik di Kepulauan Seribu, 3 Warga Jabar Hilang, 1 Meninggal
“Tanda tangan kepala sekolah sangat dibutuhkan, misalnya, untuk keperluan surat. Yang lebih fatal lagi kalau tanda tangan ijazah. Ini kan sudah tahun ajaran baru, banyak ijazah belum bisa ditandatangani oleh kepala sekolah lantaran belum di-SK oleh PCNU, sedangkan PCNU belum di-SK oleh PBNU,” tegas Gus Taufik.
Itu masih LP Maarif. Belum perguruan tinggi di bawah PBNU, banyak para rektor juga belum mendapatkan SK dari PBNU, sehingga belum bisa mengeluarkan ijazah atau tandatangan lain.
Pendapat senada dilontarkan Ketua PCNU Trenggalek KH Muhamad Fatchulloh Sholeh. Dia menyebut penundaan muktamar bagian dari tidak mendidik generasi dan menyalahi aturan organisasi. “Tahun ini wajib muktamar digelar dengan cara apa pun. Dan kepesertaan bisa diatur yang terpenting menjalankan prokes dengan ketat,” lanjut kiai yang akrab disapa Gus Loh ini.
Selain administrasi organisasi, umat dan warga NU sudah menunggu keputusan muktamar soal isu-isu nasional. “Jangan sampai kepercayaan warga NU luntur hanya karena penundaan muktamar yang selalu mengeluarkan keputusan yang selalu ditunggu masyarakat NU di bawah,” pungkas Gus Loh.
(msd)
tulis komentar anda