Pemangkasan TPP Dinilai Berpotensi Turunkan Kinerja Pegawai
Senin, 13 September 2021 - 08:24 WIB
Ada potensi penurunan kinerja di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar jika rencana pemangkasan TPP direalisasikan. Foto/Ilustrasi
MAKASSAR - Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar , menanggapi rencana Wali Kota untuk memotong anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) senilai Rp70 miliar.
Anggota Komisi D, Abdul Wahid menyebut ada potensi penurunan kinerja di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar jika rencana tersebut direalisasikan.
"TPP yang katanya mau dipotong Rp70 miliar. Itu kan pasti menimbulkan efek dan dampak di pemerintahan. Karena kasihan mereka yang harapkan tunjangan dari TPP itu. Akhirnya tidak tercapai," katanya.
Baca Juga: Pemkot Makassar Alihkan Rp670 Miliar Anggaran Belanja Pegawai ke Modal
Legislator PPP tersebut mengatakan, TPP bukanlah faktor utama menurunnya kinerja dari OPD pada tahun 2020 lalu sesuai klaim Wali Kota Makassar, faktor lainnya adalah refocusing yang tidak matang dari Pemkot Makassar. Banyak program yang kesulitan terlaksana lantaran anggarannya tidak memadai.
"Bahkan dari pos-pos kemarin itu ada yang hanya disisakan 20% anggarannya. Dengan banyaknya direfocusing ke penggunaan Covid. Itulah makanya ke depan masalah refocusing ini perlu dibicarakan lagi dengan matang," tuturnya.
Anggota Komisi D, Abdul Wahid menyebut ada potensi penurunan kinerja di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar jika rencana tersebut direalisasikan.
"TPP yang katanya mau dipotong Rp70 miliar. Itu kan pasti menimbulkan efek dan dampak di pemerintahan. Karena kasihan mereka yang harapkan tunjangan dari TPP itu. Akhirnya tidak tercapai," katanya.
Baca Juga: Pemkot Makassar Alihkan Rp670 Miliar Anggaran Belanja Pegawai ke Modal
Legislator PPP tersebut mengatakan, TPP bukanlah faktor utama menurunnya kinerja dari OPD pada tahun 2020 lalu sesuai klaim Wali Kota Makassar, faktor lainnya adalah refocusing yang tidak matang dari Pemkot Makassar. Banyak program yang kesulitan terlaksana lantaran anggarannya tidak memadai.
"Bahkan dari pos-pos kemarin itu ada yang hanya disisakan 20% anggarannya. Dengan banyaknya direfocusing ke penggunaan Covid. Itulah makanya ke depan masalah refocusing ini perlu dibicarakan lagi dengan matang," tuturnya.
Lihat Juga :