Setelah Wali Kota Nonaktif M Syahrial Jadi Tersangka, Koordinator TPDI: Seharusnya Azis Syamsuddin Juga
Jum'at, 03 September 2021 - 19:49 WIB
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus.Foto ist
JAKARTA - Kasus dugaan korupsi jual beli jabatan yang melibatkan M. Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara (Sumut), Stefanus Robin Pattuju selaku Penyidik KPK dan menyeret nama Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin masih disoroti publik.
Terkait dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin,Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menetapkannya sebagai tersangka.
"KPK seharusnya sudah menetapkan tahap pemeriksaan terhadap Azis Syamsuddin dari penyelidikan menjadi penyidikan dan mengubah status Azis Syamsuddin dari saksi menjadi tersangka," ujar Petrus kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).
Petrus menegaskan, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan terdakwa M. Syahrial di Pengadilan Tipikor Medan dan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terhadap Robin Pattuju semakin memperjelas keterlibatan Azis, M. Syahrial dan Robin Pattuju untuk menggagalkan penyidikan di KPK.
Fakta yang dimaksud, kata Petrus, merujuk pada pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri kepada pers tanggal 24 April 2021 bahwa terdapat peran signifikan Azis membantu mempertemukan Robindengan M. Syahrial. Lebih jelas lagi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan virtual tanggal 12 Juli 2021.
"JPU telah membacakan Surat Dakwaannya terhadap Terdakwa M. Syahrial, di Pengadilan Tipikor Medan, membeberkan peran penting dan signifikan dari Azis dalam kasus dugaan suap yang melibatkan M Syahrial dan Robin Pattuju untuk menghentikan perkara," kata Petrus.
Selain itu kata Petrus, peran Azis telah diungkap oleh sejumlah saksi di bawah sumpah dalam persidangan dan menjadi fakta hukum yang memfasilitasi agar M. Syahrial bisa bertemu dengan Robin Pattuju di Rumah Jabatan Azis di Kuningan."Juga diperoleh fakta persidangan adanya kesepakatan M. Syahrial membayar uang sebesar Rp1,5 miliar kepada Robin Pattuju untuk menghentikan penyidikan," bebernya.
Untuk itu Petrus meminta KPK segera memastikan tentang status dan tahap pemeriksaan Azis. Apalagi masa cekal terhadap Azis akan segera berakhir. "Publik menaruh perhatian yang tinggi terhadap kasus Asis Syamsuddin karena jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI," tukasnya.
Terkait dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin,Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menetapkannya sebagai tersangka.
"KPK seharusnya sudah menetapkan tahap pemeriksaan terhadap Azis Syamsuddin dari penyelidikan menjadi penyidikan dan mengubah status Azis Syamsuddin dari saksi menjadi tersangka," ujar Petrus kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).
Petrus menegaskan, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan terdakwa M. Syahrial di Pengadilan Tipikor Medan dan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terhadap Robin Pattuju semakin memperjelas keterlibatan Azis, M. Syahrial dan Robin Pattuju untuk menggagalkan penyidikan di KPK.
Fakta yang dimaksud, kata Petrus, merujuk pada pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri kepada pers tanggal 24 April 2021 bahwa terdapat peran signifikan Azis membantu mempertemukan Robindengan M. Syahrial. Lebih jelas lagi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan virtual tanggal 12 Juli 2021.
"JPU telah membacakan Surat Dakwaannya terhadap Terdakwa M. Syahrial, di Pengadilan Tipikor Medan, membeberkan peran penting dan signifikan dari Azis dalam kasus dugaan suap yang melibatkan M Syahrial dan Robin Pattuju untuk menghentikan perkara," kata Petrus.
Selain itu kata Petrus, peran Azis telah diungkap oleh sejumlah saksi di bawah sumpah dalam persidangan dan menjadi fakta hukum yang memfasilitasi agar M. Syahrial bisa bertemu dengan Robin Pattuju di Rumah Jabatan Azis di Kuningan."Juga diperoleh fakta persidangan adanya kesepakatan M. Syahrial membayar uang sebesar Rp1,5 miliar kepada Robin Pattuju untuk menghentikan penyidikan," bebernya.
Untuk itu Petrus meminta KPK segera memastikan tentang status dan tahap pemeriksaan Azis. Apalagi masa cekal terhadap Azis akan segera berakhir. "Publik menaruh perhatian yang tinggi terhadap kasus Asis Syamsuddin karena jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI," tukasnya.
(don)
tulis komentar anda