Pemeriksaan Genital Calon Prajurit Jadi Polemik, ISESS: Panglima TNI Sudah Miliki Juknis

"Harus difahami bahwa pemeriksaan genital yang dilakukan karena TNI ingin menerapkan standar kesehatan dan moral yang tinggi bagi personelnya. Pemeriksaan genital diberlakukan tidak hanya bagi perempuan, namun juga laki-laki," ujarnya. Baca juga: Sosok Kapolres Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo yang Disorot Akibat Bripka CS Tembak TNI

Pemeriksaan genital dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih memadai terkait kondisi kesehatan dan perilaku yang bersangkutan. Semisal mengidap penyakit menular seksual, penyakit genital atau tidak. "Bagaimana perilaku seksualnya dan bahkan sudah (pernah) menikah atau belum. Jika pemeriksaan itu dihapus begitu saja, maka akan sulit bagi TNI untuk melakukan 'profiling' kesehatan dan moral calon anggotanya secara lebih komprehensif," tambahnya.

Khairul mengatakan, dirinya bisa memahami jika status keperawanan dihapuskan dari persyaratan lolos seleksi, karena status itu belum tentu relevan dengan kondisi kesehatan si calon. Namun, dirinya tidak sepakat jika pemeriksaan genital dihapuskan.

"Mengingat hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi salahsatu data/informasi penting dalam tahapan seleksi berikutnya untuk benar-benar mendapatkan personel dengan standar kesehatan dan moral yang diharapkan," tutur Khairul.

Lebih lanjut dikatakannya, prosedur pemeriksaan genital telah dilakukan Panglima TNI dengan mengeluarkan petunjuk teknis (Juknis) pemeriksaan dan uji kesehatan di lingkungan TNI. Artinya, kanjut dia, KSAD Jenderal Andika mestinya tidak dapat mengeluarkan kebijakan atau menerapkan ketentuan yang bersifat parsial di luar petunjuk Mabes TNI.