Kisruh Penundaan KKN Mahasiswa UNM oleh Pemkab Polman Alumni HMI Angkat Bicara

Menurut Muhdi, seharusnya Pemkab Polman objektif dan adil dalam mengambil kebijakan jika mahasiswa UNM tidak diterima KKN dengan alasan COVID 10 maka perguruan tinggi lain yang sudah diterima juga harus dievaluasi kalau perlu ditunda juga pelaksanaan segala aktifitas di Kabupaten Polman agar semua merasa adil secara menyeluruh.

"Jikalau mahasiswa UNM tetap ditunda pelakasaan KKN maka ini akan menjadi polemik dan berefek jangka panjang bagi dunia pendidikan di Indonesia. Saya merasa keputusan dari Pemkab Polman tidak rasional dan adanya tendensi lain jikalau masih tetap tidak menerima mahasiswa dari PT UNM karena alasan COVID 19, sedangkan pada saat penerimaan dari PT lain kondisinya sama COVID 19," kata Muhdi.

Ditambah lagi, kata dia, dengan adanya penyampaian dari pihak Polres Polman agar segera menarik mahasiswa UNM yang sedang melaksanakan KKN. "Saya kira pihak Polres Polman sudah terlalu jauh mengintervensi dunia pendidikan, Kapolres semestinya jeli melihat persoalan yang ada," ungkap Muhdi.

Sebagai pengayom masyarakat pihak Polres Polman seharusnya sebagai penengah dan mendudukkan dari pihak kampus dan Pemkab Polman untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adil.

Baca juga : Oknum Dewan Pagari Pintu Rumah Tahfiz Alquran dan Rumah Warga, Camat Ancam Bongkar