Fraksi PKB Desak Pemprov Jabar Buat Konsep New Normal untuk Ribuan Ponpes
Rabu, 27 Mei 2020 - 20:54 WIB
Fraksi PKB DPRD Jawa Barat mendesak pemprov untuk merumuskan konsep new normal pada ribuan ponpes di Jawa Barat, Rabu (27/5/2020). Foto: SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
BANDUNG - Fraksi PKB DPRD Jawa Barat mendesak pemprov segera merumuskan konsep new normal bagi ribuan pondok pesantren (ponpes) di seluruh wilayah Jabar.
"New normal sebagaimana didorong oleh pemerintah pusat, tentu saja kini menjadi perjuangan kami di DPRD untuk mendorong Pemprov Jawa Barat agar memberikan perhatian dan kebijakan serta alokasi anggaran kepada pesantren di masa new normal COVID-19 ini," tegas Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat di ruang Fraksi PKB, Rabu (27/05/2020).
Berdasarkan catatan Kementerian Agama hingga tahun 2019, sedikitnya terdapat 8.343 ponpes di Jabar. Lewat penerapan konsep new normal, ribuan santri yang bermukim di dalamnya tentu harus mampu menyesuaikan diri dalam pola kehidupan baru tersebut.
(Baca: PKB Minta Kemenag Beri Perhatian Khusus ke Pesantren di Era New Normal)
Menurut Sidkon, tentu dibutuhkan proses adaptasi dalam kelangsungan hidup manusia dengan konsep kenormalan baru guna meminimalisasi risiko terinfeksi virus mematikan tersebut. Salah satu upaya pencegahan COVID-19 yang telah diterapkan selama ini, yakni jaga jarak serta mengurangi kontak antarmanusia.
"Bahkan, di masjid pun harus diatur jarak antarjamaah demi memutus mata rantai COVID-19. Tentu saja di pondok-pondok pesantren pun diterapkan pola yang sama," katanya.
Jaga jarak serta pembatasan aktivitas sosial yang kemudian disesuaikan dengan konsep new normal, kata Sidkon, tentu akan sangat berpengaruh pada dinamika ekonomi dan pendidikan, khususnya pendidikan agama di ponpes. Dua sektor ini menjadi pekerjaan rumah bagi Fraksi PKB DPRD Jabar, agar tidak terjadi kevakuman karena kehidupan masyarakat harus tetap berlangsung.
"Bagi kami, sangatlah mengerikan jika terjadi stagnasi pada dua sektor ini. Maka tidak lain, langkah kami sekarang adalah mendorong pemerintah provinsi untuk bersama-sama berembuk mencari jalan keluarnya," tegas Sidkon.
(Baca: DPRD Pangandaran Didesak Tindak Anggota Yang Bubarkan Karantina Pemudik)
"New normal sebagaimana didorong oleh pemerintah pusat, tentu saja kini menjadi perjuangan kami di DPRD untuk mendorong Pemprov Jawa Barat agar memberikan perhatian dan kebijakan serta alokasi anggaran kepada pesantren di masa new normal COVID-19 ini," tegas Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat di ruang Fraksi PKB, Rabu (27/05/2020).
Berdasarkan catatan Kementerian Agama hingga tahun 2019, sedikitnya terdapat 8.343 ponpes di Jabar. Lewat penerapan konsep new normal, ribuan santri yang bermukim di dalamnya tentu harus mampu menyesuaikan diri dalam pola kehidupan baru tersebut.
(Baca: PKB Minta Kemenag Beri Perhatian Khusus ke Pesantren di Era New Normal)
Menurut Sidkon, tentu dibutuhkan proses adaptasi dalam kelangsungan hidup manusia dengan konsep kenormalan baru guna meminimalisasi risiko terinfeksi virus mematikan tersebut. Salah satu upaya pencegahan COVID-19 yang telah diterapkan selama ini, yakni jaga jarak serta mengurangi kontak antarmanusia.
"Bahkan, di masjid pun harus diatur jarak antarjamaah demi memutus mata rantai COVID-19. Tentu saja di pondok-pondok pesantren pun diterapkan pola yang sama," katanya.
Jaga jarak serta pembatasan aktivitas sosial yang kemudian disesuaikan dengan konsep new normal, kata Sidkon, tentu akan sangat berpengaruh pada dinamika ekonomi dan pendidikan, khususnya pendidikan agama di ponpes. Dua sektor ini menjadi pekerjaan rumah bagi Fraksi PKB DPRD Jabar, agar tidak terjadi kevakuman karena kehidupan masyarakat harus tetap berlangsung.
"Bagi kami, sangatlah mengerikan jika terjadi stagnasi pada dua sektor ini. Maka tidak lain, langkah kami sekarang adalah mendorong pemerintah provinsi untuk bersama-sama berembuk mencari jalan keluarnya," tegas Sidkon.
(Baca: DPRD Pangandaran Didesak Tindak Anggota Yang Bubarkan Karantina Pemudik)
tulis komentar anda