Fraksi PKB Desak Pemprov Jabar Buat Konsep New Normal untuk Ribuan Ponpes
Rabu, 27 Mei 2020 - 20:54 WIB
loading...
Fraksi PKB DPRD Jawa Barat mendesak pemprov untuk merumuskan konsep new normal pada ribuan ponpes di Jawa Barat, Rabu (27/5/2020). Foto: SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Fraksi PKB DPRD Jawa Barat mendesak pemprov segera merumuskan konsep new normal bagi ribuan pondok pesantren (ponpes) di seluruh wilayah Jabar.
"New normal sebagaimana didorong oleh pemerintah pusat, tentu saja kini menjadi perjuangan kami di DPRD untuk mendorong Pemprov Jawa Barat agar memberikan perhatian dan kebijakan serta alokasi anggaran kepada pesantren di masa new normal COVID-19 ini," tegas Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat di ruang Fraksi PKB, Rabu (27/05/2020).
Berdasarkan catatan Kementerian Agama hingga tahun 2019, sedikitnya terdapat 8.343 ponpes di Jabar. Lewat penerapan konsep new normal, ribuan santri yang bermukim di dalamnya tentu harus mampu menyesuaikan diri dalam pola kehidupan baru tersebut.
(Baca: PKB Minta Kemenag Beri Perhatian Khusus ke Pesantren di Era New Normal)
Menurut Sidkon, tentu dibutuhkan proses adaptasi dalam kelangsungan hidup manusia dengan konsep kenormalan baru guna meminimalisasi risiko terinfeksi virus mematikan tersebut. Salah satu upaya pencegahan COVID-19 yang telah diterapkan selama ini, yakni jaga jarak serta mengurangi kontak antarmanusia.
"Bahkan, di masjid pun harus diatur jarak antarjamaah demi memutus mata rantai COVID-19. Tentu saja di pondok-pondok pesantren pun diterapkan pola yang sama," katanya.
Jaga jarak serta pembatasan aktivitas sosial yang kemudian disesuaikan dengan konsep new normal, kata Sidkon, tentu akan sangat berpengaruh pada dinamika ekonomi dan pendidikan, khususnya pendidikan agama di ponpes. Dua sektor ini menjadi pekerjaan rumah bagi Fraksi PKB DPRD Jabar, agar tidak terjadi kevakuman karena kehidupan masyarakat harus tetap berlangsung.
"Bagi kami, sangatlah mengerikan jika terjadi stagnasi pada dua sektor ini. Maka tidak lain, langkah kami sekarang adalah mendorong pemerintah provinsi untuk bersama-sama berembuk mencari jalan keluarnya," tegas Sidkon.
(Baca: DPRD Pangandaran Didesak Tindak Anggota Yang Bubarkan Karantina Pemudik)
Para anggota DPRD dari Fraksi PKB sepakat meminta pemprov segera mengajukan program kerja bidang ekonomi dan pendidikan yang disesuaikan dengan konsep new normal tersebut.
"Fraksi kami telah mengajukan gagasan mengenai aktivasi lumbung padi desa. Mungkin dalam prosesnya bisa dikolaborasikan dengan pondok pesantren agar stok pangan tetap terjaga, sementara proses pendidikan agama tetap berlangsung karena para santri juga dituntut untuk belajar menjadi SDM yang produktif di samping menimba ilmu," papar Asep Suherman, anggota Komisi II DPRD Jabar.
Sementara anggota Komisi V DPRD Jabar Johan Jauhari Anwar menambahkan, physical distancing atau jaga jarak sosial yang dijalankan masyarakat selama ini jangan sampai mengikis semangat para santri dalam menimba ilmu.
"Tentu sangat berbahaya kalau aktivitas pendidikan agama di pesantren terhenti akibat wabah COVID-19, bagaimana moral bangsa ke depan? Maka segeralah kita cari jalan keluarnya agar bangsa kita, masyarakat Jawa Barat khususnya tetap menjadi masyarakat yang senantiasa menjaga moralitasnya khusunya untuk generasi penerus kita di masa yang akan datang," katanya.
"New normal sebagaimana didorong oleh pemerintah pusat, tentu saja kini menjadi perjuangan kami di DPRD untuk mendorong Pemprov Jawa Barat agar memberikan perhatian dan kebijakan serta alokasi anggaran kepada pesantren di masa new normal COVID-19 ini," tegas Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat di ruang Fraksi PKB, Rabu (27/05/2020).
Berdasarkan catatan Kementerian Agama hingga tahun 2019, sedikitnya terdapat 8.343 ponpes di Jabar. Lewat penerapan konsep new normal, ribuan santri yang bermukim di dalamnya tentu harus mampu menyesuaikan diri dalam pola kehidupan baru tersebut.
(Baca: PKB Minta Kemenag Beri Perhatian Khusus ke Pesantren di Era New Normal)
Menurut Sidkon, tentu dibutuhkan proses adaptasi dalam kelangsungan hidup manusia dengan konsep kenormalan baru guna meminimalisasi risiko terinfeksi virus mematikan tersebut. Salah satu upaya pencegahan COVID-19 yang telah diterapkan selama ini, yakni jaga jarak serta mengurangi kontak antarmanusia.
"Bahkan, di masjid pun harus diatur jarak antarjamaah demi memutus mata rantai COVID-19. Tentu saja di pondok-pondok pesantren pun diterapkan pola yang sama," katanya.
Jaga jarak serta pembatasan aktivitas sosial yang kemudian disesuaikan dengan konsep new normal, kata Sidkon, tentu akan sangat berpengaruh pada dinamika ekonomi dan pendidikan, khususnya pendidikan agama di ponpes. Dua sektor ini menjadi pekerjaan rumah bagi Fraksi PKB DPRD Jabar, agar tidak terjadi kevakuman karena kehidupan masyarakat harus tetap berlangsung.
"Bagi kami, sangatlah mengerikan jika terjadi stagnasi pada dua sektor ini. Maka tidak lain, langkah kami sekarang adalah mendorong pemerintah provinsi untuk bersama-sama berembuk mencari jalan keluarnya," tegas Sidkon.
(Baca: DPRD Pangandaran Didesak Tindak Anggota Yang Bubarkan Karantina Pemudik)
Para anggota DPRD dari Fraksi PKB sepakat meminta pemprov segera mengajukan program kerja bidang ekonomi dan pendidikan yang disesuaikan dengan konsep new normal tersebut.
"Fraksi kami telah mengajukan gagasan mengenai aktivasi lumbung padi desa. Mungkin dalam prosesnya bisa dikolaborasikan dengan pondok pesantren agar stok pangan tetap terjaga, sementara proses pendidikan agama tetap berlangsung karena para santri juga dituntut untuk belajar menjadi SDM yang produktif di samping menimba ilmu," papar Asep Suherman, anggota Komisi II DPRD Jabar.
Sementara anggota Komisi V DPRD Jabar Johan Jauhari Anwar menambahkan, physical distancing atau jaga jarak sosial yang dijalankan masyarakat selama ini jangan sampai mengikis semangat para santri dalam menimba ilmu.
"Tentu sangat berbahaya kalau aktivitas pendidikan agama di pesantren terhenti akibat wabah COVID-19, bagaimana moral bangsa ke depan? Maka segeralah kita cari jalan keluarnya agar bangsa kita, masyarakat Jawa Barat khususnya tetap menjadi masyarakat yang senantiasa menjaga moralitasnya khusunya untuk generasi penerus kita di masa yang akan datang," katanya.
(muh)
Lihat Juga :
