Dewan Dorong Anggaran Sertifikasi Aset Daerah di APBD-P
Selasa, 15 Juni 2021 - 07:51 WIB
Namun sebelum usulan itu dilaksanakan, legislator Gerindra memandang jika perlu ada koordinasi lebih dulu dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Kita koordinasikan dengan BPN kalau mau sertifikasi berapa anggarannya, kita akan buatkan. Paling tidak 5-10, sehingga ke depan tidak ada lagi begini yang ganggu, hampir di mana ada gugatan, pasti pemerintah kota kalah. Itu karena tidak ada alas hak kita," ujar dia.
"Tapi kalau kita mulai dari sekarang insyaallah aset kita akan aman. Tidak ada lagi gangguan pihak lain," sambung Kasrudi.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad mengatakan, hilangnya aset daerah karena dimenangkan pihak ketiga menjadi cambuk bagi pemerintah kota.
Kata dia, setiap perencanaan aset harus memiliki legalitas yang kuat. Sebab menurut dia, legalitas itu merupakan hal yang perlu diprioritaskan sejak dini.
"Kita koordinasikan dengan BPN kalau mau sertifikasi berapa anggarannya, kita akan buatkan. Paling tidak 5-10, sehingga ke depan tidak ada lagi begini yang ganggu, hampir di mana ada gugatan, pasti pemerintah kota kalah. Itu karena tidak ada alas hak kita," ujar dia.
"Tapi kalau kita mulai dari sekarang insyaallah aset kita akan aman. Tidak ada lagi gangguan pihak lain," sambung Kasrudi.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad mengatakan, hilangnya aset daerah karena dimenangkan pihak ketiga menjadi cambuk bagi pemerintah kota.
Kata dia, setiap perencanaan aset harus memiliki legalitas yang kuat. Sebab menurut dia, legalitas itu merupakan hal yang perlu diprioritaskan sejak dini.
Lihat Juga :