Bank Sulselbar Gandeng KPK Tingkatkan Pengelolaan Whistleblowing System
Senin, 14 Juni 2021 - 15:56 WIB
FGD Bank Sulselbar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Makassar, Senin (14/6). Foto: SINDOnews/Marhawanti Sehe
MAKASSAR - Sebagai upaya mewujudkan good corporate governance (GCG), PT Bank Sulselbar menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan efektivitas pengelolaan Whistleblowing System (WBS).
Hal tersebut melalui pelaksanaan FGD yang dihadiri jajaran direksi Bank Sulselbar , di antaranya Direktur Utama Amri Mauraga, Direktur Operasional dan IT Irmayanti Sulthan, Direktur Pemasaran dan Syariah Rosmala Arifin, dan Direktur Kepatuhan Dian Anggriani Utina. Turut hadir pula, Komisaris Independen Bank Sulselbar, Prof Marsuki dan Adlinsyah M Nasution.
Baca Juga: Bank SulselbarBank Sulselbar sudah dilakukan sejak lama. Hal tersebut merupakan sistem antifraud yang wajib diterapkan oleh perbankan.
"Jadi Whistleblowing System itu memang di perbankan sudah wajib. Kita sejak penerapan antifraud beberapa tahun lalu, memang sistem kita sudah mapan, jadi sudah kita atur sedemikian rupa termasuk perlindungan kepada pelapor. Itu memang harus diatur kerahasiaan informasinya," jelas Amri, kepada SINDOnews, Senin (14/6).
Baca Juga: Bank Sulselbar
"Sekarang ini dengan kerja sama KPK, bagaimana setiap informasi yang dimasukkan dalam WBS itu terintegrasi ke KPK sehingga memudahkan kontrol dan tindak lanjutnya. Sehingga diharapkan ke depan penerapan WBS yang terintegrasi dengan KPK dengan sendirinya meningkatkan tata kelola atau penerapan good governance di Bank Sulselbar ," urai Amri.
Dia optimistis, tahun ini sistem yang dimiliki oleh Bank Sulselbar sudah bisa diintegrasikan dengan KPK. Apalagi dalam waktu dekat, akan ada penandatanganan kerja sama (MoU) antara Bank Sulselbar dengan KPK untuk mempertegas komitmen keduanya. "Targetnya mudah-mudahan tahun ini bisa dirampungkan," sebut Amri.
Baca Juga: Bank SulselbarBank Suselbar merupakan institusi perbankan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Sekarang kan berbisnis tidak semata-mata menghasilkan keuntungan finansial, tapi yang paling utama adalah memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat," ujarnya.
Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, Tomi Murtomo menjelaskan pengelolaan Whistleblowing System yang efektif untuk mewujudkan good corporate governance membutuhkan komitmen dari manajemen, artinya tidak hanya pimpinan tapi juga semua pegawai.
Baca Juga: Bank Sulselbar
Hal tersebut melalui pelaksanaan FGD yang dihadiri jajaran direksi Bank Sulselbar , di antaranya Direktur Utama Amri Mauraga, Direktur Operasional dan IT Irmayanti Sulthan, Direktur Pemasaran dan Syariah Rosmala Arifin, dan Direktur Kepatuhan Dian Anggriani Utina. Turut hadir pula, Komisaris Independen Bank Sulselbar, Prof Marsuki dan Adlinsyah M Nasution.
Baca Juga: Bank SulselbarBank Sulselbar sudah dilakukan sejak lama. Hal tersebut merupakan sistem antifraud yang wajib diterapkan oleh perbankan.
"Jadi Whistleblowing System itu memang di perbankan sudah wajib. Kita sejak penerapan antifraud beberapa tahun lalu, memang sistem kita sudah mapan, jadi sudah kita atur sedemikian rupa termasuk perlindungan kepada pelapor. Itu memang harus diatur kerahasiaan informasinya," jelas Amri, kepada SINDOnews, Senin (14/6).
Baca Juga: Bank Sulselbar
"Sekarang ini dengan kerja sama KPK, bagaimana setiap informasi yang dimasukkan dalam WBS itu terintegrasi ke KPK sehingga memudahkan kontrol dan tindak lanjutnya. Sehingga diharapkan ke depan penerapan WBS yang terintegrasi dengan KPK dengan sendirinya meningkatkan tata kelola atau penerapan good governance di Bank Sulselbar ," urai Amri.
Dia optimistis, tahun ini sistem yang dimiliki oleh Bank Sulselbar sudah bisa diintegrasikan dengan KPK. Apalagi dalam waktu dekat, akan ada penandatanganan kerja sama (MoU) antara Bank Sulselbar dengan KPK untuk mempertegas komitmen keduanya. "Targetnya mudah-mudahan tahun ini bisa dirampungkan," sebut Amri.
Baca Juga: Bank SulselbarBank Suselbar merupakan institusi perbankan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Sekarang kan berbisnis tidak semata-mata menghasilkan keuntungan finansial, tapi yang paling utama adalah memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat," ujarnya.
Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, Tomi Murtomo menjelaskan pengelolaan Whistleblowing System yang efektif untuk mewujudkan good corporate governance membutuhkan komitmen dari manajemen, artinya tidak hanya pimpinan tapi juga semua pegawai.
Baca Juga: Bank Sulselbar
Lihat Juga: KPK Beberkan Isi Amplop Serangan Fajar Gubernur Bengkulu yang Akan Disebar Jelang Pencoblosan
(luq)
tulis komentar anda