Pelaksanaan Job Fit di Pemkot Makassar Diminta Tak Jadi Politik Balas Budi
Senin, 17 Mei 2021 - 17:52 WIB
Dia menegaskan, agenda pengisian jabatan melalui mutasi atau rotasi jangan sampai didasari politik balas budi, atau politik balas dendam. Pasalnya dia tak menampik hal itu kerap sulit dihindari dalam masa kepemimpinan kepala daerah yang baru terpilih dan dilantik pasca-pilkada.
"Wali kota harus menghindari politik balas budi, demikian pula politik balas dendam. Fokus bersama dengan pejabat daerah melakukan kerja-kerja program yang sudah dijanjikan," tegas Herman.
Sementara Pengamat Sosiologi, Dr Sawedi Muhammad mengaku, kebijakan pengisian jabatan menjadi wewenang wali kota Makassar. Apalagi pelaksanaannya sudah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Kementerian Dalam negeri (Kemendagri).
Kendati demikian bukan berarti penentuan pejabat bersifat subjektif atas dasar suka atau tidak suka dari wali kota. Pengisian jabatan jangan sampai diwarnai agenda tendensi politik atau pribadi kepala daerah.
"Saya kira Wali Kota Danny Pomanto sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi mutasi secara aturan pasti sudah dipertimbangkan. Mutasi bukan karena motivasi politik , dendam pilkada, atau favoritism karena KKN. itu yang tidak dibenarkan," urai Sawedi.
"Wali kota harus menghindari politik balas budi, demikian pula politik balas dendam. Fokus bersama dengan pejabat daerah melakukan kerja-kerja program yang sudah dijanjikan," tegas Herman.
Sementara Pengamat Sosiologi, Dr Sawedi Muhammad mengaku, kebijakan pengisian jabatan menjadi wewenang wali kota Makassar. Apalagi pelaksanaannya sudah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Kementerian Dalam negeri (Kemendagri).
Kendati demikian bukan berarti penentuan pejabat bersifat subjektif atas dasar suka atau tidak suka dari wali kota. Pengisian jabatan jangan sampai diwarnai agenda tendensi politik atau pribadi kepala daerah.
"Saya kira Wali Kota Danny Pomanto sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi mutasi secara aturan pasti sudah dipertimbangkan. Mutasi bukan karena motivasi politik , dendam pilkada, atau favoritism karena KKN. itu yang tidak dibenarkan," urai Sawedi.
Lihat Juga :