Demo KPK, Petani Minta Pemerintah Benahi Tata Kelola Sawit
Jum'at, 23 April 2021 - 00:02 WIB
“BPK dan KPK harus mengaudit dan menelusuri penggunaan dana. Ke depan kami menuntut adanya transparansi penggunaan anggaran BPDPKS ke publik. Jangan sampai ini menambah daftar mega korupsi di era Presiden Joko Widodo,” katanya.
Selain alokasi Dana Sawit seharusnya tidak mendiskriminasi petani. Karena itu pihaknya mengajukan perbandingan luas areal sawit seharusnya menjadi indikator dalam alokasi penggunaan sawit beserta tantangan yang dihadapi para pemangku kepentingan.
“Petani menuntut agar dana hibah seharusnya dinaikan menjadi 50 juta agar dapat mencukupi beban petani di masa replanting dan sawit yang belum berproduksi. Ini salah satu solusi kebijakan affirmatif Pemerintah untuk petani,” tambahnya.
Termasuk tuntutan agar BDPKS merealisasikan pembiayaan untuk Sapras melalui pembangunan Mini Mill (Pabrik Mini) untuk petani yang sudah dijanjikan Jokowi. Baca juga: Terdengar Suara Ledakan, Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Lebak Ludes Terbakar
“Kenaikan pungutan CPO oleh BPDPKS harus dibatalkan, karena merugikan petani. Di tengah pandemi, Pemerintah perlu melindungi rakyatnya, bukan memperarah keadaan yang hanya menyelamatkan pihak pengusaha (B40 dan B50) dan seterusnya,” tambahnya.
Selain alokasi Dana Sawit seharusnya tidak mendiskriminasi petani. Karena itu pihaknya mengajukan perbandingan luas areal sawit seharusnya menjadi indikator dalam alokasi penggunaan sawit beserta tantangan yang dihadapi para pemangku kepentingan.
“Petani menuntut agar dana hibah seharusnya dinaikan menjadi 50 juta agar dapat mencukupi beban petani di masa replanting dan sawit yang belum berproduksi. Ini salah satu solusi kebijakan affirmatif Pemerintah untuk petani,” tambahnya.
Termasuk tuntutan agar BDPKS merealisasikan pembiayaan untuk Sapras melalui pembangunan Mini Mill (Pabrik Mini) untuk petani yang sudah dijanjikan Jokowi. Baca juga: Terdengar Suara Ledakan, Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Lebak Ludes Terbakar
“Kenaikan pungutan CPO oleh BPDPKS harus dibatalkan, karena merugikan petani. Di tengah pandemi, Pemerintah perlu melindungi rakyatnya, bukan memperarah keadaan yang hanya menyelamatkan pihak pengusaha (B40 dan B50) dan seterusnya,” tambahnya.
Lihat Juga :