Hore, KPK Bidik Proyek Kartu Prakerja
Rabu, 20 Mei 2020 - 17:45 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (tengah). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan sedang mendalami proyek kartu prakerja yang nilainya triliunan rupiah tersebut.
Hal tersebut diketahui dari rapat dengar pendapat KPK dengan Tim Pengawas (Timwas) Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR, Rabu (20/5/2020) hari ini.
"KPK juga saat ini sedang mendalami terkait program kartu prakerja yang di bawah koordinasi oleh Menteri Ekonomi. Ini juga yang sedang kami kerjakan Pak," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat tersebut, Rabu (20/5/2020).(Baca juga : Awas, Program Kartu Prakerja Bisa Jadi Bom Waktu )
Seperti diberitakan SINDOnews sebelumnya, kelompok masyarakat yang terhimpun dalam Prakerja.org meminta KPK dan aparat penegak hukum diminta untuk mengusut dugaan megakorupsi pelatihan online kartu prakerja. Mereka meyakini kebijakan dan program kartu prakerja itu sangat mendesak untuk dibatalkan.
Program itu dinilai berpotensi menguntungkan segelintir pihak. Kondisi tersebut memprihatinkan di tengah kesulitan pemerintah dalam menyediakan dana yang dibutuhkan untuk masyarakat menghadapi pandemi Corona.
Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta KPK menyelidiki dugaan korupsi di balik program kartu prakerja.
Boyamin mengaku telah menyampaikan permintaannya itu kepada Tim Analis Pengaduan Masyarakat KPK pada Senin, 4 Mei 2020. Dia menduga penunjukan delapan mitra kerja sama pelatihan program kartu prakerja tanpa lelang.
Hal tersebut diketahui dari rapat dengar pendapat KPK dengan Tim Pengawas (Timwas) Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR, Rabu (20/5/2020) hari ini.
"KPK juga saat ini sedang mendalami terkait program kartu prakerja yang di bawah koordinasi oleh Menteri Ekonomi. Ini juga yang sedang kami kerjakan Pak," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat tersebut, Rabu (20/5/2020).(Baca juga : Awas, Program Kartu Prakerja Bisa Jadi Bom Waktu )
Seperti diberitakan SINDOnews sebelumnya, kelompok masyarakat yang terhimpun dalam Prakerja.org meminta KPK dan aparat penegak hukum diminta untuk mengusut dugaan megakorupsi pelatihan online kartu prakerja. Mereka meyakini kebijakan dan program kartu prakerja itu sangat mendesak untuk dibatalkan.
Program itu dinilai berpotensi menguntungkan segelintir pihak. Kondisi tersebut memprihatinkan di tengah kesulitan pemerintah dalam menyediakan dana yang dibutuhkan untuk masyarakat menghadapi pandemi Corona.
Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta KPK menyelidiki dugaan korupsi di balik program kartu prakerja.
Boyamin mengaku telah menyampaikan permintaannya itu kepada Tim Analis Pengaduan Masyarakat KPK pada Senin, 4 Mei 2020. Dia menduga penunjukan delapan mitra kerja sama pelatihan program kartu prakerja tanpa lelang.
(nun)
tulis komentar anda