BKKBN Usulkan Konsep Baru Percepat Atasi Stunting
Jum'at, 19 Maret 2021 - 12:55 WIB
Damayanti mendorong pemerintah untuk segera melakukan implementasi kebijakan dan tidak harus terhambat oleh aturan aturan teknis yang seharusnya bisa segera dikeluarkan.
Berdasarkan hasil penelitian intervensi gizi spesifik dalam pencegahan dan penanganan stunting di Desa Bayumundu, Kabupaten Pandeglang. Termasuk edukasi pola makan berbasis protein hewani dan penggunaan PKMK dalam kondisi medis tertentu di bawah pengawasan dokter, yang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 8,4% selama 6 bulan.
Kemenkes dikabarkan akan melakukan proyek percontohan di beberapa rumah sakit daerah untuk mencoba penerapann tatalaksana mangatasi stunting menggunakan PKMK.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio berharap koordinasi terus dilakukan dalam upaya percepatan penanganan stunting di Indonesia.
“Sudah banyak kebijakan dan upaya yang dilakukan, namun untuk hasil yang maksimal, perlu koordinasi dan terobosan secara menyeluruh mulai upaya pencegahan hingga upaya intervensi terhadap balita yang dikategorikan beresiko gagal tumbuh. BKKBN dan Kemenkes dibawah koordinasi Menko PMK harus kompak dan berani melakukan terobosan,” pungkas Agus.
Berdasarkan hasil penelitian intervensi gizi spesifik dalam pencegahan dan penanganan stunting di Desa Bayumundu, Kabupaten Pandeglang. Termasuk edukasi pola makan berbasis protein hewani dan penggunaan PKMK dalam kondisi medis tertentu di bawah pengawasan dokter, yang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 8,4% selama 6 bulan.
Kemenkes dikabarkan akan melakukan proyek percontohan di beberapa rumah sakit daerah untuk mencoba penerapann tatalaksana mangatasi stunting menggunakan PKMK.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio berharap koordinasi terus dilakukan dalam upaya percepatan penanganan stunting di Indonesia.
“Sudah banyak kebijakan dan upaya yang dilakukan, namun untuk hasil yang maksimal, perlu koordinasi dan terobosan secara menyeluruh mulai upaya pencegahan hingga upaya intervensi terhadap balita yang dikategorikan beresiko gagal tumbuh. BKKBN dan Kemenkes dibawah koordinasi Menko PMK harus kompak dan berani melakukan terobosan,” pungkas Agus.
(nth)
Lihat Juga :