Usulan Ditolak, Dedie: Kita Bagai Berselancar di Tengah Ombak Covid-19

"Ada yang disinggung oleh Dirjen Perkeretaapian yaitu pengendalian bidang-bidang yang tidak dikecualikan yang masih beroperasi di DKI. Saya lebih melihat bahwa pelaksanaan PSBB yang masih ada celah-celah lebar toleransi seperti surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," tegasnya.

Ia juga menyampaikan tentang pentingnya sinkronisasi maksud penerapan PSBB dengan target yang harus dicapai di masing-masing stakeholder. Target utamanya adalah menurunnya penyebaran Covid-19.

"Kira-kira dengan kita mengeluarkan kebijakan untuk melarang pemakaian tempat ibadah dengan melarang orang berada dalam gerbong kereta karena resiko tertular sama tidak? Nah, mestinya respon dari pemangku kepentingan di semua sektor harusnya sama. Semua yang pemerintah daerah perjuangkan adalah menyelamatkan nyawa warganya," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin juga meluapkan curahan hatinya tentang kesulitan menerapkan PSBB di wilayah Kabupaten Bogor karena kewenangannya terbatas. Menurutnya dengan penerapan PSBB harusnya mobilitas warga bisa lebih diperketat, namun prakteknya Pemkab Bogor bersama tim gabungan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor merasa kesulitan menerapkan aturan PSBB yang dikeluarkan pemerintah pusat.

"PSBB seharusnya lebih ketat peraturannya, kami kesulitan ketika pembatasan, tapi kata pembatasan sendiri masih rancu, contoh kami nggak bisa blokir sebagian jalan, untuk menyeleksi siapa yang boleh masuk atau tidak, padahal ini penting," keluh Ade Yasin dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat 17 April 2020.