Pemulihan Ekonomi, Kadin Jabar: Vaksinasi Buruh Jangan Dibebankan ke Pengusaha
Rabu, 17 Maret 2021 - 06:45 WIB
Pengurus Kadin Jabar seusai rapat tentang pemulihan ekonomi. Kadin Jabar meminta biaya vaksinasi COVID-19 jangan dibebankan kepada pengusaha. Foto: Istimewa
BANDUNG - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya vaksinasi COVID-19 bagi kalangan buruh kepada penguasaha. Pemerintah harus menggratiskan vaksinasi bagi pekerja sektor usaha, industri, dan pekerja seni.
Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Barat Bidang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Lingkungan Hidup Azizah Talita Dewi mengatakan, Kadin Jabar menginginkan pemerintah bergerak cepat dalam program vaksinasi bagi kelompok buruh sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Apalagi saat ini, 80 persen industri, UMkM, buruh, petani, pekerja seni, didorong kembali untuk membuka usaha mereka di tengah pandemi. "Melihat kondisi itu, tentu perlu ada percepatan jaminan protokol kesehatan. Maka pemerintah diharapkan mempercepat vaksinasi di klaster tersebut," kata Azizah seusai rapat tentang pemulihan ekonomi nasional Kadin Jabar di Graha Kadin Jabar, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Selasa (16/3/2021).
Azizah mengemukakan, buruh pabrik menjadi klaster utama penularan COVID-19 karena melibatkan banyak orang. Karena itu, biaya vaksinasi jangan dibebankan kepada pengusaha yang juga terdampak pandemi. Sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan Kadin dalam membahas hal ini."Saat relaksasi, buruh harus dapat jaminan. Mandiri atau tidak, sebenarnya ada data. Yang mampu silakan, yang tidak mampu jangan jadi beban pengusaha, terutama kelompok pengusaha kecil menengah," ujarnya.
Pengusaha, tutur Azizah, bisa mengeluarkan dana coorporate social responsibility (CSR) bagi program vaksinasi tersebut. Namun bukan untuk membayar vaksin, dana CSR bisa untuk sarana prasarana pelaksanaan vaksinasi tersebut.
"Setelah tahu vaksinnya harus membayar, ini menjadi sebuah pemikiran lagi bagi pengusaha dalam kondisi seperti ini. Seyogyanya vaksin itu gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam kondisi ini, pengusaha harus mengeluarkan uang sekitar Rp500.000 sampai Rp1 juta per orang. Cukup berat," tutur Azizah.
Vaksin gotong royong, kata Azizah, sangat mungkin dilakukan dengan berbagai cara yang saling meringankan sehingga roda perekonomian dapat segera kembali pulih dan menggeliat.
Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Barat Bidang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Lingkungan Hidup Azizah Talita Dewi mengatakan, Kadin Jabar menginginkan pemerintah bergerak cepat dalam program vaksinasi bagi kelompok buruh sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Apalagi saat ini, 80 persen industri, UMkM, buruh, petani, pekerja seni, didorong kembali untuk membuka usaha mereka di tengah pandemi. "Melihat kondisi itu, tentu perlu ada percepatan jaminan protokol kesehatan. Maka pemerintah diharapkan mempercepat vaksinasi di klaster tersebut," kata Azizah seusai rapat tentang pemulihan ekonomi nasional Kadin Jabar di Graha Kadin Jabar, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Selasa (16/3/2021).
Azizah mengemukakan, buruh pabrik menjadi klaster utama penularan COVID-19 karena melibatkan banyak orang. Karena itu, biaya vaksinasi jangan dibebankan kepada pengusaha yang juga terdampak pandemi. Sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan Kadin dalam membahas hal ini."Saat relaksasi, buruh harus dapat jaminan. Mandiri atau tidak, sebenarnya ada data. Yang mampu silakan, yang tidak mampu jangan jadi beban pengusaha, terutama kelompok pengusaha kecil menengah," ujarnya.
Pengusaha, tutur Azizah, bisa mengeluarkan dana coorporate social responsibility (CSR) bagi program vaksinasi tersebut. Namun bukan untuk membayar vaksin, dana CSR bisa untuk sarana prasarana pelaksanaan vaksinasi tersebut.
"Setelah tahu vaksinnya harus membayar, ini menjadi sebuah pemikiran lagi bagi pengusaha dalam kondisi seperti ini. Seyogyanya vaksin itu gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam kondisi ini, pengusaha harus mengeluarkan uang sekitar Rp500.000 sampai Rp1 juta per orang. Cukup berat," tutur Azizah.
Vaksin gotong royong, kata Azizah, sangat mungkin dilakukan dengan berbagai cara yang saling meringankan sehingga roda perekonomian dapat segera kembali pulih dan menggeliat.
(don)
tulis komentar anda