Dewan Minta Gagas Program Pendukung untuk Manfaatkan Bus Wisata
Senin, 15 Maret 2021 - 08:20 WIB
Bus Wisata Makassar diluncurkan pada bulan Desember 2020 lalu. Foto: SINDOnews/Maman Sukirman
MAKASSAR - Bus wisata hasil konversi truk sampah diharapkan tetap dimanfaatkan pemerintah kota (Pemkot) Makassar .
Diketahui, ada tiga unit bus wisata yang telah diperkenalkan pada Desember 2020 lalu dan diproyeksi akan mengaspal di jalan-jalan Kota Makassar.
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar , Abdi Asmara mengatakan bus-bus tersebut tidak boleh hanya sekadar menjadi besi tua dan tidak digunakan. Pemerintah diminta putar otak memanfaatkannya.
"Kalau dikembalikan jadi truk sampah kan tidak mungkin, artinya apa, mobil yang sudah dimodifikasi ini kan banyak dinas yang membutuhkan angkutan mobil, kita lihat apakah ini nanti akan digunakan untuk angkutan barang," ucapnya.
Legislator Demokrat ini mencontohkan bus tersebut bisa saja digunakan oleh BPBD, Damkar hingga Dinkes sebagai muatan logistik dan alat-alat.
"Itukan bisa saja difungsikan ke sana, tetap dengan barang sesuai dengan regulasi kementerian," urainya.
Dia melanjutkan, pemerintah kota harus mencanangkan program-program khusus sehingga bus tersebut tetap bisa beroperasi.
"Jadi bisa diprogramkan ini, bisa terpakai, bisa saja Dinas Lingkungan Hidup. Inikan membutuhkan mobil juga, bisa dimodifikasi untuk angkut bibit tanaman,"jelasnya memberi contoh.
Diketahui, ada tiga unit bus wisata yang telah diperkenalkan pada Desember 2020 lalu dan diproyeksi akan mengaspal di jalan-jalan Kota Makassar.
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar , Abdi Asmara mengatakan bus-bus tersebut tidak boleh hanya sekadar menjadi besi tua dan tidak digunakan. Pemerintah diminta putar otak memanfaatkannya.
"Kalau dikembalikan jadi truk sampah kan tidak mungkin, artinya apa, mobil yang sudah dimodifikasi ini kan banyak dinas yang membutuhkan angkutan mobil, kita lihat apakah ini nanti akan digunakan untuk angkutan barang," ucapnya.
Legislator Demokrat ini mencontohkan bus tersebut bisa saja digunakan oleh BPBD, Damkar hingga Dinkes sebagai muatan logistik dan alat-alat.
"Itukan bisa saja difungsikan ke sana, tetap dengan barang sesuai dengan regulasi kementerian," urainya.
Dia melanjutkan, pemerintah kota harus mencanangkan program-program khusus sehingga bus tersebut tetap bisa beroperasi.
"Jadi bisa diprogramkan ini, bisa terpakai, bisa saja Dinas Lingkungan Hidup. Inikan membutuhkan mobil juga, bisa dimodifikasi untuk angkut bibit tanaman,"jelasnya memberi contoh.
tulis komentar anda