Proyek Infrastruktur Kabel Optik Tersendat, PT Bina Nusantara Perkasa Surati Presiden
Selasa, 23 Februari 2021 - 03:05 WIB
Aktifitas persiapan transfer kabel ke kapal Malaysia DNex dari Kapal CS NEX milik PT Bina Nusantara Perkasa. Foto/Ist.
SURABAYA - Kasus PT Bina Nusantara Perkasa yang diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh para suplier akibat kolaps makin tidak jelas. Bahkan saat ini penyelesaian status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) perusahaan yang bergerak dalam infrastruktur kabel optik bawah laut tersebut semakin melebar.
Kuasa Hukum PT Bina Nusantara Perkasa, Ade Arif Hamdan menduga, ketidakjelasan penyelesaikan kasus PKPU tersebut karena terjadi rekayasa. Untuk itu, pihaknya berkirim surat ke Presiden Joko Widodo , Menkopolhukam, Kepala Kantor Staff Presiden, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Ketua Mahkamah Agung, dan Kapolri. "Intinya berkirim surat tersebut adalah untuk minta perlindungan hukum," tegasnya.
Ade mengungkapkan, masalah itu bermula dari rapat kreditur pertama tanggal 9 Februari 2021 lalu. Dalam persidangan, salah satu pengurus yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Hans Thamrin saat itu mengusulkan agar proyek Telkominfra berupa pemasangan kabel proyek Luwuk-Morowali, dan Labuhan Bajo-Rabat yang semula dikerjakan oleh PT Bina Nusantara Perkasa dalam PKPUS, dialihkan ke pihak ketiga yaitu PT Era Nusantara Jayamahe.
"Terhadap usulan tersebut kuasa debitur keberatan. Sebab PT Bina Nusantara Perkasa masih mampu mengerjakan, dan seluruh peralatan kabel sudah ada di atas kapal. Dihentikannya kegiatan kapal juga karena adanya putusan PKPUS dan juga atas permintaan PT Telkominfra," terangnya.
Ade menjelaskan, kontrak tersebut bernilai sekitar Rp85 miliar, dan akan dapat diperoleh keuntungan sekitar Rp30 miliar. Kliennya telah mengerjakan sebagian pekerjaan, yakni menaikan kabel dalam kapal, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp8,5 miliar.
Menurutnya, jika pekerjaan tersebut dialihkan ke orang lain, maka potensi keuntungan yang seharusnya didapat PT Bina Nusantara Perkasa menjadi hilang. Sehingga sangat merugikan para kreditor konkiren yang mengharapkan terbayarnya tagihan mereka.
Baca Juga
Kuasa Hukum PT Bina Nusantara Perkasa, Ade Arif Hamdan menduga, ketidakjelasan penyelesaikan kasus PKPU tersebut karena terjadi rekayasa. Untuk itu, pihaknya berkirim surat ke Presiden Joko Widodo , Menkopolhukam, Kepala Kantor Staff Presiden, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Ketua Mahkamah Agung, dan Kapolri. "Intinya berkirim surat tersebut adalah untuk minta perlindungan hukum," tegasnya.
Ade mengungkapkan, masalah itu bermula dari rapat kreditur pertama tanggal 9 Februari 2021 lalu. Dalam persidangan, salah satu pengurus yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Hans Thamrin saat itu mengusulkan agar proyek Telkominfra berupa pemasangan kabel proyek Luwuk-Morowali, dan Labuhan Bajo-Rabat yang semula dikerjakan oleh PT Bina Nusantara Perkasa dalam PKPUS, dialihkan ke pihak ketiga yaitu PT Era Nusantara Jayamahe.
"Terhadap usulan tersebut kuasa debitur keberatan. Sebab PT Bina Nusantara Perkasa masih mampu mengerjakan, dan seluruh peralatan kabel sudah ada di atas kapal. Dihentikannya kegiatan kapal juga karena adanya putusan PKPUS dan juga atas permintaan PT Telkominfra," terangnya.
Ade menjelaskan, kontrak tersebut bernilai sekitar Rp85 miliar, dan akan dapat diperoleh keuntungan sekitar Rp30 miliar. Kliennya telah mengerjakan sebagian pekerjaan, yakni menaikan kabel dalam kapal, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp8,5 miliar.
Menurutnya, jika pekerjaan tersebut dialihkan ke orang lain, maka potensi keuntungan yang seharusnya didapat PT Bina Nusantara Perkasa menjadi hilang. Sehingga sangat merugikan para kreditor konkiren yang mengharapkan terbayarnya tagihan mereka.
Baca Juga
tulis komentar anda