Kajari Jayawijaya Canangkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Bebas Melayani
Selasa, 09 Februari 2021 - 20:52 WIB
Apel pagi Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan sekaligus pencanangan wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih bebas melayani. Foto iNews TV/Reki Agung
WAMENA - Kejaksaan Negeri Jayawijaya kini menuju pada wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) usai dilakukan pencanangan zona integritas oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jayawijaya Andre Abraham. Dimana hal ini merupakan bentuk perubahan besar -besaran dalam wilayah kerjanya meliputi delapan Kabupaten di Pegunungan Tengah Papua ( Lapago).
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Andre Abraham mengakui, dia bersama para Kepala Seksi di lingkungan Kejari Jayawijaya serta seluruh staf mencanangkan zona integritas yang pada intinya adalah bentuk komitmen untuk melakukan melakukan perubahan besar -besaran dalam sistem dan mekanisme kerja di lingkungan kerja yang luas.
“Kami sepakat untuk menciptakan Kantor Kejaksaan Negeri Jayawijaya yang modern artinya walaupun kita berada di Indonesia Bagian Timur atau Pegunungan Tengah Papua kita bisa menciptakan sistem kerja yang menggunakan teknologi atau IT dan tidak kalah dengan kantor yang ada di Indonesia bagian Barat dan Pulau Jawa,”ungkapnya, Selasa (9/2/2021).
Untuk penerapan berikutnya Shere To the Point, artinya Kejari Jayawijaya tidak lagi menerapkan birokrasi yang terlalu bertele -tele sehingga pelayanan publik dapat diselesaikan dengan segera, masyarakat bisa terlayani dengan segera, dan tidak ada birokrasi yang melewati beberapa meja dan tanda tangan tetapi harus langsung pada tujuan dan harus selesai pada hari itu juga.
“Untuk Out Of the Book artinya kami akan melakukan inovasi -inovasi yang mulai hari ini mencoba menggunakan teknologi yang ada untuk inovasi baru sehingga ada jaksa yang punya jam terbang tinggi dan profesional sehingga bisa membentuk Kejaksaan Negeri Jayawijaya yang berinovasi,” kata Andre Abraham.
Kejari Jayawijaya mengaku wilayah hukumnya di Pegunungan Tengah Papua meliputi delapan kabupaten namun dia akan menjadikan kelemahan dan keterbatasan ini sebagai kekuatan, karena dengan katerbatasan ini kalau bisa dijadikan inovasi baru, memanfaatkan teknologi yang ada dapat menjadi kelebihan baginya.
“Pencanangan ini sebenarnya harus disaksikan oleh pemerintah, dan instansi vertikal namun karena pandemi kami tidak mengundang mereka untuk tidak melakukan kerumunan dan menjaga protokol kesehatan tetapi tetap kita akan umumkan secara surat kepada Forkopimda dan Instansi vertikal,”jelasnya.
Dia juga menyebutkan, dalam pencanangan WBK dan WBBM ini ada enam faktor pengungkit yang akan dibangun itu nanti akan dituangkan dalam surat keputusan Kajari Jayawijaya dimana ketuanya adalah Kepala Seksi Tindak Pidana umum (Kasipidum) dan juga ada kordinator -kordinator dari faktor -faktor pengungkit itu sehingga tim yang dibentuk ini akan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan zona integritas ini.
“Nantinya yang akan diraih adalah wilayah bebas korupsi yang dinilai Kejaksaan Agung di Jakarta dan Menpan, kami berupaya dengan tim ini bisa menciptakan wilayah bebas korupsi di Jayawijaya karena di Papua pada umumnya hanya Kabupaten Merauke yang meraih WBK ditahun 2020, kami akan berupaya agar ditahun 2021 Kejari Jayawijaya juga meraih predikat WBK,”tandas Andre Abraham.
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Andre Abraham mengakui, dia bersama para Kepala Seksi di lingkungan Kejari Jayawijaya serta seluruh staf mencanangkan zona integritas yang pada intinya adalah bentuk komitmen untuk melakukan melakukan perubahan besar -besaran dalam sistem dan mekanisme kerja di lingkungan kerja yang luas.
“Kami sepakat untuk menciptakan Kantor Kejaksaan Negeri Jayawijaya yang modern artinya walaupun kita berada di Indonesia Bagian Timur atau Pegunungan Tengah Papua kita bisa menciptakan sistem kerja yang menggunakan teknologi atau IT dan tidak kalah dengan kantor yang ada di Indonesia bagian Barat dan Pulau Jawa,”ungkapnya, Selasa (9/2/2021).
Untuk penerapan berikutnya Shere To the Point, artinya Kejari Jayawijaya tidak lagi menerapkan birokrasi yang terlalu bertele -tele sehingga pelayanan publik dapat diselesaikan dengan segera, masyarakat bisa terlayani dengan segera, dan tidak ada birokrasi yang melewati beberapa meja dan tanda tangan tetapi harus langsung pada tujuan dan harus selesai pada hari itu juga.
“Untuk Out Of the Book artinya kami akan melakukan inovasi -inovasi yang mulai hari ini mencoba menggunakan teknologi yang ada untuk inovasi baru sehingga ada jaksa yang punya jam terbang tinggi dan profesional sehingga bisa membentuk Kejaksaan Negeri Jayawijaya yang berinovasi,” kata Andre Abraham.
Kejari Jayawijaya mengaku wilayah hukumnya di Pegunungan Tengah Papua meliputi delapan kabupaten namun dia akan menjadikan kelemahan dan keterbatasan ini sebagai kekuatan, karena dengan katerbatasan ini kalau bisa dijadikan inovasi baru, memanfaatkan teknologi yang ada dapat menjadi kelebihan baginya.
“Pencanangan ini sebenarnya harus disaksikan oleh pemerintah, dan instansi vertikal namun karena pandemi kami tidak mengundang mereka untuk tidak melakukan kerumunan dan menjaga protokol kesehatan tetapi tetap kita akan umumkan secara surat kepada Forkopimda dan Instansi vertikal,”jelasnya.
Dia juga menyebutkan, dalam pencanangan WBK dan WBBM ini ada enam faktor pengungkit yang akan dibangun itu nanti akan dituangkan dalam surat keputusan Kajari Jayawijaya dimana ketuanya adalah Kepala Seksi Tindak Pidana umum (Kasipidum) dan juga ada kordinator -kordinator dari faktor -faktor pengungkit itu sehingga tim yang dibentuk ini akan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan zona integritas ini.
“Nantinya yang akan diraih adalah wilayah bebas korupsi yang dinilai Kejaksaan Agung di Jakarta dan Menpan, kami berupaya dengan tim ini bisa menciptakan wilayah bebas korupsi di Jayawijaya karena di Papua pada umumnya hanya Kabupaten Merauke yang meraih WBK ditahun 2020, kami akan berupaya agar ditahun 2021 Kejari Jayawijaya juga meraih predikat WBK,”tandas Andre Abraham.
(sms)
tulis komentar anda