Waspada, 500 Desa di Jawa Barat Masuk dalam Kategori Rawan Bencana Tinggi
Kamis, 04 Februari 2021 - 14:55 WIB
Tanah longsor di kawasan Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu. Foto/Basarnas Bandung
BANDUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat menyebut, sekitar 500 desa dari total 5.000 lebih desa di Jabar masuk dalam kategori rawan bencana tinggi, khususnya bencana hidrometeorologis.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jabar, Dani Ramdan menerangkan, ke-500 desa yang berkategori sangat rawan bencana yang dipengaruhi cuaca tersebut tersebar di seluruh wilayah Jabar.
"Hampir di seluruh kota/kabupaten, tapi yang paling banyak di Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, dan Bogor karena disesuaikan dengan jumlah wilayah kecamatan dan desanya, paling banyak di sana," ungkap Dani, Kamis (4/2/2021).
"Kalau di bagian timur di Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramay. Kalau di bagian utara ada Subang, Karawang, dan Bekasi, ya yang kategori desa dengan potensi tinggi bencana itu, dari 5.000 desa di Jabar, ada 500-an (yang masuk kategori rawan bencana tinggi) " ujar Dani melanjutkan.
Untuk mengantisipasi dampak bencana tersebut, BPBD Jabar pun telah melakukan langkah antisipasi lewat program Desa Tangguh Bencana (Destana). Hingga akhir Januari lalu, kata Dani, sedikitnya 250 di Jabar desa telah dibekali konsep dan peralatan untuk menghadapi bencana.
"Kita bangun baru 250-an, setengahnya. Kita buat percepatan untuk 250 desa yang lain dengan program fast track. Kalau standar Destana BNPB itu ada 16 indikator, nah untuk kondisi saat ini minimal ada tiga indikator dulu. Ada satgas, ada peralatan yang stand by, dan anggaran yang tersedia. Dengan itu, ada indikator yang keempat, yaitu indikator pelatihan bagi masyarakat paling tidak tokoh dan relawan pemuda," paparnya.
Jika mengacu pada standar BNPB, indikator lain yang harus dipenuhi Destana, yakni harus membuat peta rawan bencana di level desa, harus membuat jalur evakuasi, dan rambu evakuasi, termasuk menyiapkan tempat evkuasi.
"Sekarang tiga indikator dulu. Kalau ada anggaran apapun bisa dilakukan, nah anggaran bencana itu yang biasanya tidak tersedia. Makanya, beberapa bupati membuat perbup terkait anggaran untuk bencana dalam APBDes-nya," jelasnya.
Selain membangun Desa Tangguh Bancana, lanjut Dani, pihaknya pun mendorong setiap desa rutin melakukan mitigasi bencana sederhana, seperti memeriksa saluran air untuk memastikan bahwa saluran air tersebut tidak tersumbat atau memeriksa tebing-tebing untuk memastikan ada tidaknya keretakan yang berpotensi menyebabkan longsor.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jabar, Dani Ramdan menerangkan, ke-500 desa yang berkategori sangat rawan bencana yang dipengaruhi cuaca tersebut tersebar di seluruh wilayah Jabar.
"Hampir di seluruh kota/kabupaten, tapi yang paling banyak di Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, dan Bogor karena disesuaikan dengan jumlah wilayah kecamatan dan desanya, paling banyak di sana," ungkap Dani, Kamis (4/2/2021).
"Kalau di bagian timur di Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramay. Kalau di bagian utara ada Subang, Karawang, dan Bekasi, ya yang kategori desa dengan potensi tinggi bencana itu, dari 5.000 desa di Jabar, ada 500-an (yang masuk kategori rawan bencana tinggi) " ujar Dani melanjutkan.
Untuk mengantisipasi dampak bencana tersebut, BPBD Jabar pun telah melakukan langkah antisipasi lewat program Desa Tangguh Bencana (Destana). Hingga akhir Januari lalu, kata Dani, sedikitnya 250 di Jabar desa telah dibekali konsep dan peralatan untuk menghadapi bencana.
"Kita bangun baru 250-an, setengahnya. Kita buat percepatan untuk 250 desa yang lain dengan program fast track. Kalau standar Destana BNPB itu ada 16 indikator, nah untuk kondisi saat ini minimal ada tiga indikator dulu. Ada satgas, ada peralatan yang stand by, dan anggaran yang tersedia. Dengan itu, ada indikator yang keempat, yaitu indikator pelatihan bagi masyarakat paling tidak tokoh dan relawan pemuda," paparnya.
Jika mengacu pada standar BNPB, indikator lain yang harus dipenuhi Destana, yakni harus membuat peta rawan bencana di level desa, harus membuat jalur evakuasi, dan rambu evakuasi, termasuk menyiapkan tempat evkuasi.
"Sekarang tiga indikator dulu. Kalau ada anggaran apapun bisa dilakukan, nah anggaran bencana itu yang biasanya tidak tersedia. Makanya, beberapa bupati membuat perbup terkait anggaran untuk bencana dalam APBDes-nya," jelasnya.
Selain membangun Desa Tangguh Bancana, lanjut Dani, pihaknya pun mendorong setiap desa rutin melakukan mitigasi bencana sederhana, seperti memeriksa saluran air untuk memastikan bahwa saluran air tersebut tidak tersumbat atau memeriksa tebing-tebing untuk memastikan ada tidaknya keretakan yang berpotensi menyebabkan longsor.
tulis komentar anda