Lembaga Pengelola RPH Tamangapa Makassar Belum Jelas

"Itukan bagusnya kalau sudah siapmi (kelembagaannya), termasuk dikaji siapa-siapa yang punya kompetensi. Itukan artinya tidak sia-sia mi RPH ini dibangun dengan anggaran puluhan milliar. Artinya kita takutkan nantinya akan mangkrak jika dikelola oleh orang yang tidak sesuai dengan kapabilitasnya," urai dia.

Wakil Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar, Azwar mengatakan, pihaknya hanya memediasi kelanjutan pembahasan pengelolaan RPH. Surat keterangan wali kota yang baru perihal revisi UPT RPH Makassar diharap bisa segera diajukan kembali untuk dibahas.

Mengingat surat revisi sebelumnya masih diajukan Yusran jusuf saat masih menjadi j wali kota sebelumnya. Makanya dia berharap, ada permohonan baru Kembali yang diajukan Pj Wali Kota Makassar saat ini.

"Kita kan sudah bilang ke pemkot, pengusulan itu kalau bisa (Pj) wali kota baru yang menyurat,” pinta Azwar.