Kasus COVID-19 Merangkak Naik, Pemprov Jatim Dianggap Kurang Tegas Menangani
Selasa, 15 Desember 2020 - 20:38 WIB
Pemprov Jatim, dinilai kurang tegas dalam menangani COVID-19. Foto/Ilustrasi
SURABAYA - Pakar Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Windhu Purnomo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) lebih tegas dalam upaya pengendalian kasus COVID-19 . Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan pergerakan sosial.
(Baca juga: Didukung Perindo, Ali Ibrahim-Muhammad Sinen Menang Telak di Pilwali Tidore )
Menurut Windhu, selama ini, upaya pengendalian penyebaran virus corona hanya sebatas imbauan pada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Padahal, kata dia, kecil kemungkinan imbauan itu akan dihiraukan masyarakat.
"Selama ini pemerintah hanya imbauan saja. Jangan keluar kota, jangan berlibur dan di rumah saja. Kalau hanya imbauan saja orang mau keluar ya keluar," katanya, Selasa (15/12/2020).
Dia menegaskan bahwa, penularan COVID-19 hanya bisa dihentikan jika ada pembatasan pergerakan sosial. Jadi, bukan hanya sebatas memakai masker dan cuci tangan menggunakan sabun.
(Baca juga: Bawaslu Banten Temukan Dugaan Pelanggaran Saat Hari Pencoblosan )
Menjaga jarak lebih dari 2 meter, kata dia, mengurasi risiko penularan hingga 85%. Sehingga tinggal 15%. Mengenakan masker medis 70%. Mengenakan masker kain 45% dan cuci tangan pakai sabun sebesar 35%. "Kalau pakai masker tapi tidak menjaga jarak, ya risiko penularan tetap tinggi. Intinya batasi pergerakan," ujarnya.
Lebih jauh Windhu meminta agar pemerintah segera mengambil kebijakan yang bisa membatasi interaksi antar orang. Ini merupakan satu-satunya cara mengendalikan kasus COVID-19 . Sebab, virus itu dibawa oleh orang dan ditularkan oleh orang.
Apapun nanti nama kebijakannya, pembatasan interaksi sosial harus dilakukan. "Tapi sekarang pemerintah kan fokus pada ekonomi agar masyarakat bergerak. Jadi gimana. Kita buat rekomendasi pun tidak akan dilaksanakan," pungkas Windhu.
(Baca juga: Didukung Perindo, Ali Ibrahim-Muhammad Sinen Menang Telak di Pilwali Tidore )
Menurut Windhu, selama ini, upaya pengendalian penyebaran virus corona hanya sebatas imbauan pada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Padahal, kata dia, kecil kemungkinan imbauan itu akan dihiraukan masyarakat.
"Selama ini pemerintah hanya imbauan saja. Jangan keluar kota, jangan berlibur dan di rumah saja. Kalau hanya imbauan saja orang mau keluar ya keluar," katanya, Selasa (15/12/2020).
Dia menegaskan bahwa, penularan COVID-19 hanya bisa dihentikan jika ada pembatasan pergerakan sosial. Jadi, bukan hanya sebatas memakai masker dan cuci tangan menggunakan sabun.
(Baca juga: Bawaslu Banten Temukan Dugaan Pelanggaran Saat Hari Pencoblosan )
Menjaga jarak lebih dari 2 meter, kata dia, mengurasi risiko penularan hingga 85%. Sehingga tinggal 15%. Mengenakan masker medis 70%. Mengenakan masker kain 45% dan cuci tangan pakai sabun sebesar 35%. "Kalau pakai masker tapi tidak menjaga jarak, ya risiko penularan tetap tinggi. Intinya batasi pergerakan," ujarnya.
Lebih jauh Windhu meminta agar pemerintah segera mengambil kebijakan yang bisa membatasi interaksi antar orang. Ini merupakan satu-satunya cara mengendalikan kasus COVID-19 . Sebab, virus itu dibawa oleh orang dan ditularkan oleh orang.
Apapun nanti nama kebijakannya, pembatasan interaksi sosial harus dilakukan. "Tapi sekarang pemerintah kan fokus pada ekonomi agar masyarakat bergerak. Jadi gimana. Kita buat rekomendasi pun tidak akan dilaksanakan," pungkas Windhu.
tulis komentar anda