Dana DIPA untuk Kabupaten Gowa Mencapai Rp1,4 Triliun

Senin, 30 November 2020 - 20:42 WIB
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat menyerahkan DIPA untuk Kabupaten Gowa. Foto: Istimewa
GOWA - Penjabat Sementara Bupati Gowa , Andi Aslam Patonangi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 sebesar Rp1,4 triliun

DIPA tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah di Hotel Claro Makassar, Senin (30/11/2020).

Pjs Bupati Gowa mengatakan, penuangan TKDD untuk penanganan Covid19 telah masuk pada APBD pokok Gowa 2021 sesuai dengan arahan presiden dengan berfokus pada 4 hal tersebut, seperti untuk pemulihan ekonomi daerah yang terpuruk karena Covid-19 .





"DIPA yang telah di breakdown pada APBD Pokok 2021 salah satunya akan ditujukan pada pemulihan ekonomi misalnya pembangunan infrastruktur yang menunjang peningkatan ekonomi rakyat, selain itu DIPA ini didalamnya terdapat dana desa sehingga diharapkan menjadi stimulus di desanya masing-masing seperti kegiatan padat karya disamping penanganan dibidang kesehatan," tutupnya

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan, DIPA Sulsel mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yakni untuk tahun 2021 total DIPA Sulsel Rp51,13 triliun sedangkan tahun lalu sebesar Rp52,8 triliun atau mengalami penurunan hampir Rp1,68 triliun.

"Meskipun DIPA Sulsel keseluruhan mengalami penurunan, tetapi setika saya melihat rinciannya hampir keseluruhan kabupaten mengalami kenaikan untuk DAK fisik maupun non fisik. Ini patut kita syukuri," katanya.

Selain itu, dirinya membeberkan DIPA dan TKDD tersebut difokuskan pada 4 hal yaitu penanganan Covid-19 sesuai dengan intruksi Presiden RI Jokowi, yakni penanganan kesehatan, sosial, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural.

"Penyerahan DIPA dan TKDD ini memang dilaksanakan lebih awal untuk mempercepat realisasi anggaran dalam mendukung penanganan Covid-19 seperti untuk vaksinisasi, sarana dan prasarana kesehatan, perlindungan sosial bagi keluarga terdampak, kurang mampu dan rentan, pemulihan ekonomi melalui stimulus UMKM, dan reformasi struktural dengan menciptakan pondasi kuat pada berbagai sektor," ungkapnya.



Ia mengimbau para bupati dan wali kota untuk lebih serius lagi dengan menjadikan tahun 2020 sebagai pembelajaran untuk lebih baik lagi pada tahun 2021 mendatang.

"Intinya pengalaman 2020 yang serapnnya lambat untuk tidak mengulang di 2021 , karena kewajiban kita mendukung target ekonomi nasional untuk naik 5 persen," imbaunya.
(agn)
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More Content