Daerah Harus Selaraskan Anggaran Kesehatan dan Pendidikan

PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) serta Kepala Daerah Lainnya mengikuti secara virtual penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 dari Sumsel Command Center, Rabu (25/11/2020).

Kegiatan ini dilaksanakan di Istana Presiden yang menghadirkan secara langsung 8 menteri penerima secara simbolis DIPA, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informastika, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pertahanan.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan bahwa pada APBN tahun 2021, pemerintah daerah diminta untuk dapat fokus pada 4 hal yaitu Penanganan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi struktural dibidang kesehatan.

Selain itu Jokowi juga mengintruksikan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah untuk dapat secepatnya melakukan lelang, "Saya minta kepada kementerian/Lembaga dan kepala daerah untuk dapat sesegera mungkin melaksankan proses pelelangan, ini dilakukan agar di awal tahun 2021, pekerjaan pembangunan sudah dapat berjalan", ungkapnya.



"Kita harus bekerja lebih cepat, karena kita sekarang pada masa krisis, ini dilakukan agar dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional", tambahnya.

Menutup sambutannya Jokowi menyampaikan bahwa vaksinasi sudah dapat dilakukan pada bulan Januari 2021.

Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa proses penyerahan DIPA 2021 yang dilaksanakan lebih awal ini dilakukan dengan harapan agar pemerintah dapat mempercepat penangan pandemi Covid-19.

Ia juga menyampaikan bahwa APBN merupakan instrumen utama yang sangat penting dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang akan memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi, "Selain APBN, dalam mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Ini harus didukung dengan kebijakan dan langkah yang tepat yang harus diambil pemerintah daerah," tambahnya.

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemberian DIPA secara simbolis kepada 8 menteri merupakan proyeksi fokus belanja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu Gubernur Sumsel H. Herman Deru (HD) pada sesi wawancara setelah mengikuti acara tersebut menyampaikan bahwa ada 2 perintah yang diberikan Presiden yang harus ditindaklanjuti. "Yang pertama menyegerakan lelang agar di awal tahun 2021 uang APBN sudah dapat digunakan dan beredar dimasyarakat demi mendukung terciptanya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan titik fokus utama yang kedua ialah kesehatan dan pendidikan, untuk itu kita akan menyelaraskan fokus anggaran sesuai dengan intruksi pusat", ungkap HD.

Turut hadir Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel, Taukhid, Plt. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel, Firmansyah, Plt. Karo Humas dan Protokol, Rika Efianti.