Pembangunan Aceh Harus Bersinergi dan Sinkron Antara Pusat dan Daerah

Mantan Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan, TNI dan Polri sifatnya hanya mengikuti program yang dibuat oleh kepala daerah, program tersebut diawasi dan dikawal oleh TNI dan Polri. Program itu tertuang dalam Musrenbang yang tentunya mendapatkan restu dari Wali Permusyawaratan Ulama, dan sejumlah lembaga penting lainnya di Aceh.(Baca juga: Kakak Asyik Wefie, Tak Tahu Adiknya Tewas Masuk Kolam Villa di Buleleng )

Azis pun mengingatkan bahwa program pembangunan di Aceh ini harus sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Terlebih, ada sejumlah amanat pembangunan sejumlah infratrsuktur di Aceh yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah.

“Program prioritas nasional tersebut adalah, Jalan tol Sigli-Banda Aceh, Jalan tol Binjai-Langsa Jalan tol Langsa Lhokseumawe, Jalan tol Lhokseumawe-Sigli, Bendungan Keureuto, Bendungan Rukoh, Bendungan Tiro, Pembangunan jaringan irigasi Lhok Guci, Pembangunan jaringan irigasi Jambo Aye Kanan dan Pembangunan KEK Lhokseumawe,” paparnya.

“Ini harus bersinergi dnegan kepala daerah kapubaten kota,” imbuhnya.(Baca juga: Memilukan, 3 Bersaudara Dari Keluarga Miskin di NTT Lumpuh dan Tak Bisa Berobat )

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, hal ini yang menjadi alasan Timwas DPR melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh, agar Gubernur bisa langsung bertemu dengan para bupati dan wali kota di Aceh, agar impelementasi dana otsus ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat.