Mayoritas Kabupaten dan Kota di Jabar Usulkan Kenaikan UMK 3 hingga 4%
Rabu, 18 November 2020 - 11:14 WIB
Ilustrasi/SINDOnews/Dok
BANDUNG - Mayoritas kabupaten dan kota di Jawa Barat mengusulkan kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) antara 3,27 hingga 4%. Usulan kenaikan tersebut dikatakan pada rapat tripartit dewan pengupahan di daerah.
"Rata rata pembahasan tripartit di daerah sudah selesai, usulannya mayoritas mengajukan kenaikan 3,27 hingga 4%. Walaupun, beberapa daerah ada juga yang belum mengajukan rekomendasi kepada provinsi," kata Ketua DPD KSPSI Jawa Barat Roy Jinto, Rabu (18/11/2020).
Menurut dia, rekomendasi Bupati/Wali Kota yang mengajukan kenaikkan UMK tahun 2021 rata-rata 3,27 hingga 4%, dianggap cukup positif.
Walaupun belum sesuai tuntutan kaum buruh. Tetapi pihaknya tetap mengapresiasi bupati/wali kota yang merekomendasikan kenaikan UMK tersebut tidak mengikuti SE Menaker.
Penetapan UMK itu sudah diatur dalam PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Di mana ditetapkan berdasarkan inflasi September 2019 ke September 2020.
Kemudian didasarkan pada pertumbuhan ekonomi PDB mencakup kuartal III, IV tahun 2019 dan Kuartal I dan II tahun 2020 berdasarkan pasal 44 ayat (2) PP 78 Tahun 2015.
"Rata rata pembahasan tripartit di daerah sudah selesai, usulannya mayoritas mengajukan kenaikan 3,27 hingga 4%. Walaupun, beberapa daerah ada juga yang belum mengajukan rekomendasi kepada provinsi," kata Ketua DPD KSPSI Jawa Barat Roy Jinto, Rabu (18/11/2020).
Menurut dia, rekomendasi Bupati/Wali Kota yang mengajukan kenaikkan UMK tahun 2021 rata-rata 3,27 hingga 4%, dianggap cukup positif.
Walaupun belum sesuai tuntutan kaum buruh. Tetapi pihaknya tetap mengapresiasi bupati/wali kota yang merekomendasikan kenaikan UMK tersebut tidak mengikuti SE Menaker.
Penetapan UMK itu sudah diatur dalam PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Di mana ditetapkan berdasarkan inflasi September 2019 ke September 2020.
Kemudian didasarkan pada pertumbuhan ekonomi PDB mencakup kuartal III, IV tahun 2019 dan Kuartal I dan II tahun 2020 berdasarkan pasal 44 ayat (2) PP 78 Tahun 2015.
Lihat Juga :