Pimpinan DPRD Parepare Ajak Warga Putus Mata Rantai Corona
Minggu, 10 Mei 2020 - 13:35 WIB
Menjawab aduan warga terkait penonaktifan BPJS Kesehatan kategori PBI di tengah pandemi, Nurhartina menindaklanjuti aduan itu dengan meminta Ketua RW atau RT memberikan data-data real jumlah warga yang dimaksud.
"Terkait BPJS, akan kami konfirmasi ke Dinkes nantinya," jelas Ketua Pokja II PKK Parepare ini.
Sementara Wakil Ketua DPRD Parepare, Tasming Hamid, menggelar kegiatan yang sama di rumah jabatan pimpinan DPRD Parepare.
Reses digelar berdasarkan protokoler pencerahan Covid-19, di mana peserta wajib mencuci tangan, diukur suhu tubuhnya, wajib menggunakan masker, jumlahnya dibatasi dan duduk dengan menerapkan pyshical distancing.
Tasming mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat dengan menaati imbauan pemerintah sangat penting untuk hal tersebut.
"Terkait BPJS, akan kami konfirmasi ke Dinkes nantinya," jelas Ketua Pokja II PKK Parepare ini.
Sementara Wakil Ketua DPRD Parepare, Tasming Hamid, menggelar kegiatan yang sama di rumah jabatan pimpinan DPRD Parepare.
Reses digelar berdasarkan protokoler pencerahan Covid-19, di mana peserta wajib mencuci tangan, diukur suhu tubuhnya, wajib menggunakan masker, jumlahnya dibatasi dan duduk dengan menerapkan pyshical distancing.
Tasming mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat dengan menaati imbauan pemerintah sangat penting untuk hal tersebut.
Lihat Juga :