Pemerintah Harus Tegas Tangani 3 ABK Meninggal di Kapal China
Sabtu, 09 Mei 2020 - 19:37 WIB
“Ini masalah serius, bukan soal opini negatif atau positif, tetapi menyangkut harga nyawa warga negara yang wajib dilindungi sepenuhnya oleh negara. Ini lebih tinggi nilainya dari urusan ekonomi dan investasi,” tegasnya.
Haedar juga meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) harus mengambil langkah tegas, jelas, dan berani melindungi TKI di luar negeri. Selain memihak sepenuhnya terhadap tenaga kerja di dalam negeri agar mereka sejahtera di rumahnya sendiri melebihi tenaga kerja asing. Jangan lagi setengah hati dan hanya mempertimbangkan devisa. Berani tegas pula menindak praktik calo dan mafia yang jelas-jelas mengorbankan TKI.
“Cegah program-program yang kelihatannya untuk kepentingan TKI di dalam maupun luar negeri, tetapi senyatanya hanya untuk memanfaatkan anggaran kementerian. Hentikan ambisi mendatangkan tenaga kerja asing yang bermasalah dan menjadi keberatan banyak pihak, ketika tenaga kerja sendiri bergumul nasib pahit. Masalah ketenagakerjaan itu sangat berat dan kompleks, sehingga memerlukan kebijakan yang terfokus dan serius dengan menyediakan lapangan kerja yang layak dan bermartabat untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Haedar.
Menurut Haedar saatnya pemerintah Indonesia dan DPR merumuskan kebijakan nasional yang komprehensif mengenai TKI dengan implementasi kewajiban konstitusional melindungi seluruh warga negara Indonesia. Ketimbang bersikeras memaksakan sejumlah RUU yang bermasalah di tengah pandemi yang membawa dampak sangat berat bagi rakyat kecil.
Para pejabat negara diuji komitmen dan kemampuannya dalam menghadapi kasus-kasus yang menyangkut hajat hidup rakyat seperti ini. Para petinggi negeri harus benar-benar memiliki political-will yang menyangkut nasib rakyat daripada mementingkan legasi-legasi kekuasaan, politik, ekonomi, dan kepentingan fisik belaka.
Haedar juga meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) harus mengambil langkah tegas, jelas, dan berani melindungi TKI di luar negeri. Selain memihak sepenuhnya terhadap tenaga kerja di dalam negeri agar mereka sejahtera di rumahnya sendiri melebihi tenaga kerja asing. Jangan lagi setengah hati dan hanya mempertimbangkan devisa. Berani tegas pula menindak praktik calo dan mafia yang jelas-jelas mengorbankan TKI.
“Cegah program-program yang kelihatannya untuk kepentingan TKI di dalam maupun luar negeri, tetapi senyatanya hanya untuk memanfaatkan anggaran kementerian. Hentikan ambisi mendatangkan tenaga kerja asing yang bermasalah dan menjadi keberatan banyak pihak, ketika tenaga kerja sendiri bergumul nasib pahit. Masalah ketenagakerjaan itu sangat berat dan kompleks, sehingga memerlukan kebijakan yang terfokus dan serius dengan menyediakan lapangan kerja yang layak dan bermartabat untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Haedar.
Menurut Haedar saatnya pemerintah Indonesia dan DPR merumuskan kebijakan nasional yang komprehensif mengenai TKI dengan implementasi kewajiban konstitusional melindungi seluruh warga negara Indonesia. Ketimbang bersikeras memaksakan sejumlah RUU yang bermasalah di tengah pandemi yang membawa dampak sangat berat bagi rakyat kecil.
Para pejabat negara diuji komitmen dan kemampuannya dalam menghadapi kasus-kasus yang menyangkut hajat hidup rakyat seperti ini. Para petinggi negeri harus benar-benar memiliki political-will yang menyangkut nasib rakyat daripada mementingkan legasi-legasi kekuasaan, politik, ekonomi, dan kepentingan fisik belaka.
Lihat Juga :