Di Lapas Kelas II A Pekanbaru Ratusan Napi Terkonfirmasi COVID-19, Kemenkumham Jangan Diam Saja!
Kamis, 05 November 2020 - 22:16 WIB
https:/www.sindonews.com/topic/48/covid-19
PEKANBARU - Berbagai permasalah selama ini terus muncul di jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Mulai dari banyaknya sipir yang terlibat jaringan narkotika, hingga ratusan narapidan a yang terpapar COVID-19 terus terjadi hingga saat ini.
Atas kondisi itu, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly pun harus segera bertindak agar masalah ini tak kembali muncul. Caranya dengan meminta Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumhan Bambang Rantam, untuk bergerak atau bila perlu menggantinya.
Anggota DPR Dapil Riau 1 Achmad, MSi mendesak Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly untuk turun langsung. Pasalnya, di Lapas Kelas II A Pekanbaru ratusan napi terkonfirmasi COVID-19. "Segera ambil tindakan, kirim Sekjen Bambang Rantam yang selama ini hanya duduk-duduk saja," katanya di Pekanbaru, Kamis (5/11/2020). (BACA JUGA: 207 Napi-Tahanan dan 5 Petugas Lapas Pekanbaru Positif COVID-19)
Menurutnya, Sekjen Bambang harus bertanggung jawab karena selama ini ia yang bertanggung jawab atas prasarana yang ada di lapas maupun rutan. Pasalnya, keselamatan dan nyawa narapidana semakin mengkhawatirkan.
"Kalau memang tidak bisa menangani masalah ini lebih baik copot saja. Jangan sampai semua yang ada didalamnya bisa mati dan lapas menjadi kuburan massal," ungkap Ahmad.
Selama ini, sambung Ahmad, anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan 3M atau memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak memang sudah bagus.
Namun dalam hal ini, sudah tidak efektif dan memungkinkan lagi cara itu, pasalnya kondisi saat ini dalam Lapas Kelas II A Pekanbaru sudah darurat. "Ini sekjen Kemenkumhan terlihat diam saja dan malah membiarkan hal ini," terangnya. (BACA JUGA: Terpapar COVID-19, Narapidana Kasus Korupsi di Lapas Pekanbaru Meninggal Dunia)
Dengan bertindak cepat, lanjut Ahmad, adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap jaminan kehidupan rakyat. "Jangan sampai terjadi kematian massal di Lapas Kelas IIA Pekanbaru dan jangan anggap remeh dan enteng ini masalah yang sangat sangat serius," tegas politisi Partai Demokrat ini.
Lihat Juga: Profil dan Biodata Muflihun, Mantan Pj Wali Kota Pekanbaru yang Diperiksa Terkait Kasus SPPD Fiktif
Atas kondisi itu, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly pun harus segera bertindak agar masalah ini tak kembali muncul. Caranya dengan meminta Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumhan Bambang Rantam, untuk bergerak atau bila perlu menggantinya.
Anggota DPR Dapil Riau 1 Achmad, MSi mendesak Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly untuk turun langsung. Pasalnya, di Lapas Kelas II A Pekanbaru ratusan napi terkonfirmasi COVID-19. "Segera ambil tindakan, kirim Sekjen Bambang Rantam yang selama ini hanya duduk-duduk saja," katanya di Pekanbaru, Kamis (5/11/2020). (BACA JUGA: 207 Napi-Tahanan dan 5 Petugas Lapas Pekanbaru Positif COVID-19)
Menurutnya, Sekjen Bambang harus bertanggung jawab karena selama ini ia yang bertanggung jawab atas prasarana yang ada di lapas maupun rutan. Pasalnya, keselamatan dan nyawa narapidana semakin mengkhawatirkan.
"Kalau memang tidak bisa menangani masalah ini lebih baik copot saja. Jangan sampai semua yang ada didalamnya bisa mati dan lapas menjadi kuburan massal," ungkap Ahmad.
Selama ini, sambung Ahmad, anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan 3M atau memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak memang sudah bagus.
Namun dalam hal ini, sudah tidak efektif dan memungkinkan lagi cara itu, pasalnya kondisi saat ini dalam Lapas Kelas II A Pekanbaru sudah darurat. "Ini sekjen Kemenkumhan terlihat diam saja dan malah membiarkan hal ini," terangnya. (BACA JUGA: Terpapar COVID-19, Narapidana Kasus Korupsi di Lapas Pekanbaru Meninggal Dunia)
Dengan bertindak cepat, lanjut Ahmad, adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap jaminan kehidupan rakyat. "Jangan sampai terjadi kematian massal di Lapas Kelas IIA Pekanbaru dan jangan anggap remeh dan enteng ini masalah yang sangat sangat serius," tegas politisi Partai Demokrat ini.
Lihat Juga: Profil dan Biodata Muflihun, Mantan Pj Wali Kota Pekanbaru yang Diperiksa Terkait Kasus SPPD Fiktif
(vit)
tulis komentar anda