Sleman Tetapkan Darurat Bencana, Jarak 5 Km dari Gunung Merapi Harus Kosong
Kamis, 05 November 2020 - 18:17 WIB
Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menaikkan status aktivitas Gunung Merapi dari level II (waspada) menjadi level III atau Siaga, Kamis (5/11/2020). Foto BPPTKG Yogyakarta
SLEMAN - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menaikkan status aktivitas Gunung Merapi dari level II (waspada) menjadi level III atau Siaga, Kamis (5/11/2020), pukul 12.00 WIB. Pemkab Sleman langsung melakukan rapat koordinasi lintas sektor membahas langkah yang diambil dengan kenaikan status tersebut di ruang rapat bupati Pemkab Sleman. Rapat dipimpin Sekda Sleman Harda Kiswaya dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman Joko Supriyanto.
(Baca dulu : Melancong Ke Portugal, Menginapnya di Hotel Milik Ronaldo Saja! )
Sekda Sleman Harda Kiswaya mengatakan, rakor ini sebagai langkah bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana erupsi Merapi. Satu di antaranya menetapkan Sleman darurat bencana Merapi. (Baca: Status Merapi Meningkat Level 3, Pemkab Sleman Gelar Rakor Penanganan)
“Kenapa harus darurat Merapi, selain untuk melindungi masyarakat dengan baik, juga dari sisi pendanaan bisa mengeser APBD,” kata Harda, Kamis (5/11/2020).
Dalam data yang dimiliki Pemkab Sleman, tercatat Pemkab Sleman masih memiliki Rp32 miliar dana cadangan yang akan digunakan untuk penanganan Merapi sekaligus COVID-19 hingga 31 Desember 2020. (Bisa diklik: Merapi Naik Status Jadi Siaga, BPBD Boyolali Siapkan 100.000 Masker)
Hal lainnya yaitu dengan menyiapkan sarana dan prasarana. Terutama di masa pandemi ini, ada dua yang menjadi perhatian, pertama bagaimana tidak menjadi klaster baru dan kedua antisipasi dengan adanya darurat Merapi ini tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat. Sehingga ini yang perlu di antisipasi.
“Selain itu, jaringan internet di tiap balai kelurahan sudah siap. Wifi internet di pengungsian, akan ditambah kualitasnya bila anak-anak pengungsi ada yang mengikuti sekolah daring,” paparnya.
(Baca juga : Sedih, Honda Buat Honda Jazz Edisi Perpisahan untuk Australia )
Kepala Pelaksana BPBD Sleman Joko Supriyanto menambahkan sebagai langkah untuk penanganan erupsi Merapi ini, pemkab sudah memiliki rekontijensi bencana Merapi. Di dalamnya sudah mengatur langkah apa yang dilakukan saat bencana erupsi. Seperti barak untuk pengungsi dan sarapa prasana apa saja yang harus dipersiapkan.
“Untuk jarak aman sejauh 5 Km, saat ini tempat wisata yang berada di kawasan Merapi sudah dibatasi. Seperti Klangon, Turgo, Kaliadem atau bunker ditutup. Termasuk kelompok rentan dan ternak juga perlu diungsikan lebih awal,” tambahnya.
Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sleman Arip Praman mengatakan, pihaknya bertugas mengamankan jalur evakuasi. Di antaranya jalur evakuasi, yang berada di sekitar pasar Butuh (perbatasan Sleman-Klaten) tidak boleh dilewati truk penambang. Jalur itu selama ini sering digunakan untuk dilewati truk penambang. Truk akan dalihkan di luar jalur ini. Sedangkan transportasi orang akan diprioritaskan.
“Kami juga sudah siapkan penerangan utama untuk masuk wilayah ke barak pengungsian Glagaharjo,” tandasnya.
(Baca dulu : Melancong Ke Portugal, Menginapnya di Hotel Milik Ronaldo Saja! )
Sekda Sleman Harda Kiswaya mengatakan, rakor ini sebagai langkah bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana erupsi Merapi. Satu di antaranya menetapkan Sleman darurat bencana Merapi. (Baca: Status Merapi Meningkat Level 3, Pemkab Sleman Gelar Rakor Penanganan)
“Kenapa harus darurat Merapi, selain untuk melindungi masyarakat dengan baik, juga dari sisi pendanaan bisa mengeser APBD,” kata Harda, Kamis (5/11/2020).
Dalam data yang dimiliki Pemkab Sleman, tercatat Pemkab Sleman masih memiliki Rp32 miliar dana cadangan yang akan digunakan untuk penanganan Merapi sekaligus COVID-19 hingga 31 Desember 2020. (Bisa diklik: Merapi Naik Status Jadi Siaga, BPBD Boyolali Siapkan 100.000 Masker)
Hal lainnya yaitu dengan menyiapkan sarana dan prasarana. Terutama di masa pandemi ini, ada dua yang menjadi perhatian, pertama bagaimana tidak menjadi klaster baru dan kedua antisipasi dengan adanya darurat Merapi ini tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat. Sehingga ini yang perlu di antisipasi.
“Selain itu, jaringan internet di tiap balai kelurahan sudah siap. Wifi internet di pengungsian, akan ditambah kualitasnya bila anak-anak pengungsi ada yang mengikuti sekolah daring,” paparnya.
(Baca juga : Sedih, Honda Buat Honda Jazz Edisi Perpisahan untuk Australia )
Kepala Pelaksana BPBD Sleman Joko Supriyanto menambahkan sebagai langkah untuk penanganan erupsi Merapi ini, pemkab sudah memiliki rekontijensi bencana Merapi. Di dalamnya sudah mengatur langkah apa yang dilakukan saat bencana erupsi. Seperti barak untuk pengungsi dan sarapa prasana apa saja yang harus dipersiapkan.
“Untuk jarak aman sejauh 5 Km, saat ini tempat wisata yang berada di kawasan Merapi sudah dibatasi. Seperti Klangon, Turgo, Kaliadem atau bunker ditutup. Termasuk kelompok rentan dan ternak juga perlu diungsikan lebih awal,” tambahnya.
Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sleman Arip Praman mengatakan, pihaknya bertugas mengamankan jalur evakuasi. Di antaranya jalur evakuasi, yang berada di sekitar pasar Butuh (perbatasan Sleman-Klaten) tidak boleh dilewati truk penambang. Jalur itu selama ini sering digunakan untuk dilewati truk penambang. Truk akan dalihkan di luar jalur ini. Sedangkan transportasi orang akan diprioritaskan.
“Kami juga sudah siapkan penerangan utama untuk masuk wilayah ke barak pengungsian Glagaharjo,” tandasnya.
(sms)
tulis komentar anda